Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggencarkan pelaksanaan gerakan nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.
Pelaksana Tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa gerakan nasional Indonesia ASRI merupakan salah satu langkah strategis meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Selain itu juga untuk mempercepat target pengelolaan sampah nasional, yang implementasinya bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak tingkat individu hingga kolaborasi lintas sektor.
"Melalui Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, pemerintah juga mendorong gerakan nasional ASRI ini secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu. Kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," kata dia.
Laksmi menjelaskan bahwa melalui gerakan nasional Indonesia ASRI, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi gerakan tersebut.
Konsep ASRI mencakup empat fokus utama. Mulai dari Aman, yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, Sehat, yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat.
Ketiga, Resik, yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, Indah, yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup.
"Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata dia.
Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup saat ini memproduksi hingga 51 juta ton sampah setiap tahun, namun 74 persen diantaranya belum dikelola optimal dan mayoritas menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan metode terbuka (open dumping).
Siklus sampah yang tidak terpilah ini memicu darurat lingkungan, karena melepas gas metana yang daya rusaknya 30 kali lipat lebih berbahaya dibanding karbondioksida (CO2), sehingga memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir yang dihuni 60 persen penduduk.
"Kita juga ada program-program prioritas yang harus dikerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," cetusnya.
Laksmi pun menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga perubahan iklim yang menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Walhi Gorontalo soroti kondisi DAS Limboto pada Hari Lingkungan Hidup
Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri LH: Saatnya Bekerja untuk Iklim, Mulai dari Pilah Sampah
Pelaksana Tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa gerakan nasional Indonesia ASRI merupakan salah satu langkah strategis meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Selain itu juga untuk mempercepat target pengelolaan sampah nasional, yang implementasinya bertumpu pada keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak tingkat individu hingga kolaborasi lintas sektor.
"Melalui Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, pemerintah juga mendorong gerakan nasional ASRI ini secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu. Kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," kata dia.
Laksmi menjelaskan bahwa melalui gerakan nasional Indonesia ASRI, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi gerakan tersebut.
Konsep ASRI mencakup empat fokus utama. Mulai dari Aman, yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, Sehat, yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat.
Ketiga, Resik, yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, Indah, yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup.
"Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata dia.
Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup saat ini memproduksi hingga 51 juta ton sampah setiap tahun, namun 74 persen diantaranya belum dikelola optimal dan mayoritas menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan metode terbuka (open dumping).
Siklus sampah yang tidak terpilah ini memicu darurat lingkungan, karena melepas gas metana yang daya rusaknya 30 kali lipat lebih berbahaya dibanding karbondioksida (CO2), sehingga memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir yang dihuni 60 persen penduduk.
"Kita juga ada program-program prioritas yang harus dikerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," cetusnya.
Laksmi pun menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga perubahan iklim yang menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Walhi Gorontalo soroti kondisi DAS Limboto pada Hari Lingkungan Hidup
Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri LH: Saatnya Bekerja untuk Iklim, Mulai dari Pilah Sampah
