PALEMBANG, KOMPAS – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan kelancaran penyalurannya kepada masyarakat. Kepastian itu diharapkan bisa meredakan keresahan publik terkait dampak kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi jenis Pertamax mulai 10 Juni 2026.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026), mengatakan, pihaknya terus memantau penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal itu untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan pelayanan berjalan dengan baik.
”Kami berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan penyaluran BBM di seluruh wilayah Sumbagsel agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami juga terus berupaya mengoptimalkan pelayanan di SPBU sehingga masyarakat dapat memperoleh energi dengan mudah dan nyaman," ujar Rusminto.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax memicu gelombang kecemasan baru di tingkat akar rumput. Masyarakat khawatir lonjakan harga itu akan memicu efek domino yang memperparah tekanan ekonomi. Itu terutama dipicu oleh potensi lonjakan pemintaan BBM subsidi jenis Pertalite akibat perpindahan konsumen, serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Kecemasan itu sangat terasa di sektor transportasi informal. Feri (40), pengemudi ojek daring asal Jalan Pertahanan, Plaju, Palembang, mengkhawatirkan kenaikan harga itu akan memaksa pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Akibatnya, durasi antrean pembelian Pertalite berpotensi membengkak dari biasanya 15-30 menit setiap kali pengisian menjadi sekitar 1 jam.
Bagi pekerja seperti Feri, bertambahnya waktu antrean BBM berarti berkurangnya waktu kerja produktif. Jam operasionalnya yang semula mencapai 11 jam per hari berpotensi menyusut menjadi hanya 9-10 jam. Dengan demikian, pendapatannya pun terancam ikut menurun.
”Dengan bekerja 11 jam sehari, pendapatan bersih saya hanya Rp 50.000-Rp 100.000. Kalau waktu kerja terpangkas karena antrean BBM, pendapatan bersih saya bisa semakin berkurang. Itu akan sangat memberatkan di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik,” kata Feri, Rabu (10/6/2026).
Kekhawatiran Feri semakin beralasan mengingat biaya perawatan kendaraan operasionalnya telah meningkat lebih dahulu. Harga oli sepeda motor, misalnya, naik dari sekitar Rp 50.000 menjadi Rp 80.000 per liter dalam tiga bulan terakhir.
Padahal, dalam sebulan, Feri harus mengganti oli sepeda motornya dua kali. Menurut dia, jika perawatan tidak dilakukan secara rutin, risiko kerusakan kendaraan akan semakin besar. ”Kami harap pemerintah mendengar jeritan kami. Tolong prioritaskan stabilitas harga barang pokok dan BBM daripada memaksakan program lain yang tidak mendesak,” tutur Feri.
Apa yang dikhawatirkan Feri akhirnya terjadi. Berdasarkan pantauan Kompas pada Rabu malam hingga Kamis siang, tampak antrean panjang pembelian Pertalite baik untuk sepeda motor maupun mobil di banyak SPBU di wilayah Palembang dan sekitarnya. Antrean sepanjang puluhan hingga ratusan meter itu sebelumnya tidak pernah terjadi.
Guru SD negeri yang tinggal di Lorong Hoktong, Plaju, Bambang Irawan (45) menyampaikan, selama ini, dirinya memilih menggunakan Pertamax untuk sepeda motornya. Hal itu demi menghemat durasi antrean BBM untuk mengejar waktu mengajar dan mengantar-jemput anak-anaknya.
Namun, dengan kebutuhan BBM mencapai tiga liter per hari, lonjakan harga Pertamax memaksa Bambang ikut mengantre Pertalite. Bagi Bambang, membeli BBM tiga liter per hari bukan perkara gampang untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah seperti dirinya.
Karena itu, Bambang rela berkorban ikut antrean panjang pembelian Pertalite. ”Jika bertahan menggunakan Pertamax, pendapatan saya tidak akan cukup. Apalagi biaya rumah tangga, seperti susu kaleng dan popok untuk anak kelima saya yang berusia dua tahun, rata-rata sudah naik sekitar 15 persen,” ujar Bambang.
Menghadapi efek domino kenaikan Pertamax tersebut, Bambang sangat berharap pemerintah bijaksana untuk menunda program yang tidak mendesak, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Sebaliknya, pemerintah diminta fokus menjaga daya beli masyarakat.
”Intinya ada di harga BBM baik yang subsidi maupun nonsubsidi. Kalau harga BBM naik, dampaknya pasti ke mana-mana. Ujungnya, terjadi penurunan daya beli masyarakat karena pendapatan berkurang ataupun aktivitas harian terhambat,” kata Bambang.
