Bisnis.com, SEMARANG - Kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi tantangan ganda akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, serta lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tekanan ekonomi ini tak cuma berdampak di level nasional, tapi hingga ke tingkat regional seperti di Jawa Tengah.
"Dampak terhadap sektor keuangan, risiko non-perfoming loan (NPL) naik akan cenderung meningkat. Kami sebagai pengawas sudah mulai antisipasi, kami sudah meminta industri jasa keuangan untuk melakukan stress test sebagai bagian dari antisipasi," ungkap Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, dalam konferensi pers yang digelar Kamis (11/6/2026) di Kota Semarang.
Lebih lanjut, Hidayat ikut menyoroti kerentanan pada segmen kredit konsumtif. Meskipun risiko debitur dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) relatif lebih terkendali karena mekanisme pemotongan gaji secara langsung, tekanan biaya hidup yang meningkat tetap menjadi beban berat.
Selain risiko kredit domestik, perbankan yang memiliki eksposur terhadap valuta asing kini berada dalam posisi waspada. Hidayat mengonfirmasi bahwa bank-bank tersebut telah melakukan kalkulasi ulang terhadap profil risiko mereka akibat fluktuasi nilai tukar.
Menanggapi kondisi tersebut, OJK tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan relaksasi, serupa dengan langkah yang diambil selama masa pandemi Covid-19, untuk mendukung pemulihan industri jasa keuangan.
"Sekarang sepertinya kita akan mencermati, seperti apa kemampuan indusri jasa keuangan untuk beradaptasi," ungkap Hidayat.
Terpisah, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak guncangan ekonomi yang terjadi.
Misalnya, kebijakan bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor industri. Sayangnya, langkah itu masih belum cukup.
Wisnu menyampaikan bahwa di tingkat masyarakat, kelompok masyarakat kelas menengah akan menjadi pihak yang paling terpukul dari kenaikan harga BBM nonsubsidi dan pelemahan nilai rupiah.
“Masalahnya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga harga komoditas global yang ikut naik. Karena itu, pengurangan bea masuk saja belum tentu menjadi solusi utama,” ujarnya dalam acara diskusi yang digelar Rabu (10/6/2026).
Diperkirakan, kenaikan BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi di tingkat masyarakat. Imbasnya, pengeluaran rumah tangga bisa membengkak hingga 15-20% jika tidak ada penyesuaian pola konsumsi.
Kondisi tersebut semakin memberatkan kelas menengah, pasalnya bantuan sosial saat ini belum menyentuh kelompok kelas menengah sehingga ketika harga barang dan jasa ikut naik, dampaknya akan terasa secara instan pada daya beli.
Ekonom UGM lainnya, Evi Noor Afifah, mengingatkan bahwa tekanan pada dunia usaha yang disebabkan oleh pelemahan rupiah berisiko menekan angka investasi dan permintaan agregat.
Baca Juga
- OJK Jateng-DIY Ingatkan Gen Z untuk Berhati-hati Manfaatkan Fitur Paylater
- Gubernur Jateng Raih Penghargaan Tokoh Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Bank Jateng Jajaki Perluasan Kerja Sama dengan Pemkab Kebumen
Hal ini dikhawatirkan akan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sebagai akademisi, [kami] bisa membuat dugaan bahwa di periode selanjutnya itu pertumbuhannya juga akan akan turun. Jadi, kalau berharap akan ada pertumbuhan yang seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ini ada kendala yang cukup besar dengan adanya pelemahan nilai tukar ini,” jelas Evi dalam siaran persnya.
Evi juga memberikan catatan penting mengenai keterbukaan informasi dari pemerintah. Di tengah ketidak pastian ekonomi, informasi tersebut berperan penting untuk menyusun langkah mitigasi yang tepat.
"Informasi yang kredibel diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat merespons situasi secara tepat," ujarnya.
