jpnn.com - JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan dapat difungsikan menjadi ibu kota negara pada 2028.
Karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran Rp15,5 triliun untuk 2027 guna mengejar target pembangunan kawasan IKN.
BACA JUGA: Raja Juli Nilai Putusan MK Terbaru Jadi Pertanda Pembangunan IKN Konstitusional
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran itu untuk mendukung pembangunan gedung legislatif dan yudikatif hingga hunian dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Dari total kebutuhan anggaran OIKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
BACA JUGA: Legislator Usul Gibran Berkantor di IKN Biar Infrastruktur Tak Sia-Sia
Dia menjelaskan pagu indikatif OIKN tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp592 miliar dan program pengembangan kawasan strategis Rp6,1 triliun.
Namun, pagu tersebut dinilai belum memenuhi total kebutuhan anggaran OIKN tahun depan yang mencapai Rp22,2 triliun.
BACA JUGA: Isi Libur Panjang, Otorita IKN Ajak Pengunjung Tanam 150 Bibit di Miniatur Hutan Hujan Tropis
Oleh sebab itu, Basuki di hadapan legislator menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun.
Dia memerinci tambahan anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan IKN tahap dua sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan tahap tiga sebesar Rp8 triliun.
Pembangunan tahap dua itu meliputi pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, pembangunan jalan dan terowongan utilitas terpadu (MUT) serta pembangunan embung, kolam retensi, dan jaringan perpipaan.
Adapun, pembangunan tahap tiga meliputi pembangunan hunian bagi pimpinan, anggota, dan staf legislatif dan yudikatif, pembangunan jalan dan MUT menuju hunian legislatif dan kawasan diplomatik serta pembangunan embung dan jaringan perpipaan.
Selain tambahan anggaran untuk 2027, Basuki mengatakan OIKN juga masih membutuhkan tambahan anggaran Rp3,2 triliun pada 2026.
Sementara itu, Komisi II DPR RI menyatakan mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran OIKN tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat berikutnya.
Komisi II meminta OIKN untuk segera menyampaikan matriks rinci program-program prioritas yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 dan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
