JAKARTA, KOMPAS - Sektor lingkungan hidup dapat menjadi motor pertumbuhan nasional. Namun, perlu perubahan cara pandang dari mengendalikan dampak menjadi penciptaan nilai ekonomi baru. Jika prinsip ekonomi hijau diterapkan, pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata meningkat 6,3 persen pada 2025-2045 dan menciptakan 1,7 juta pekerjaan hijau baru pada 2045.
Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terarah Sustainability Dialogue bertajuk “Transformasi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: Gagasan dan Kebijakan Strategis”. Kegiatan itu digelar oleh Harian Kompas (Kompas.id), Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi, Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI), dan Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain).
Diskusi yang didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat sebagai pembicara kunci, Guru Besar Emeritus FEB UI Emil Salim, Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago, Ketua Umum Iluni FEB UI Ubaidilah Nugraha, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Haryo Damardono.
Panelis lainnya dalam diskusi itu adalah Staf Khusus Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM M Pradana Indraputra, Direktur Eksekutif Sustain Tata Mustasya, dan Wakil Kepala Lembaga Demografi FEB UI Paksi CK Walandouw.
Kepala Public Policy Unit Iluni FEB UI Rizki Nauli Siregar juga turut berbicara di acara itu. Diskusi diawali dengan pembacaan monolog terkait isu transisi energi di mata generasi muda oleh Wakil Kepala Green dan Sustainability Unit Iluni FEB UI Winny Arindrani.
Jumhur, menuturkan, Indonesia berada pada masa ketika fakta-fakta berubah dengan cepat. Krisis iklim, tekanan fiskal, ketidakpastian global, dan tuntutan pasar terhadap produk rendah karbon. Selain itu, kebutuhan menciptakan pekerjaan layak bagi generasi muda yang menuntut cara berpikir baru pula.
”Ekonomi dan ekologi tidak bisa lagi dipisahkan. Lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian inti strategi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jumhur.
Transisi hijau bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga agenda ekonomi, industri, ketenagakerjaan, fiskal, dan keadilan. Arah kebijakan lingkungan hidup Indonesia hendaknya dibangun di atas lima pilar, yakni keadilan iklim, keadilan lingkungan, ekonomi hijau, transisi berkeadilan, dan pekerjaan hijau.
Ekonomi hijau memberi ”kendaraan” transformasi. Transisi berkeadilan memastikan pekerja, masyarakat, dan daerah tidak tertinggal. Ekonomi hijau bukan penghambat pertumbuhan, melainkan strategi meningkatkan kualitas pertumbuhan.
Dalam sektor energi, skenario kebijakan komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) dalam kerangka Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) menunjukkan potensi imbal hasil ekonomi sebesar 1,41 dolar AS untuk setiap 1 dolar investasi. Skenario ini juga diproyeksikan menciptakan 2,8 juta lapangan kerja hijau (green jobs).
Selain itu, menurunkan emisi sektor listrik menuju 13,2 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada 2050. Kemudian, menciptakan lebih dari 1 juta pekerjaan di konstruksi energi terbarukan dan 1,8 juta pekerjaan dalam pembangkitan listrik pada 2050.
Transisi energi bukan hanya mengganti batubara dengan energi terbarukan, melainkan transformasi sistem ekonomi. Sebab, di dalamnya ada investasi baru, teknologi baru, rantai pasok baru, keterampilan baru, dan pekerjaan baru.
Tantangan terbesarnya bukan hanya kurangnya anggaran, tetapi juga fragmentasi arsitektur kebijakan dan pembiayaan. Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan hijau yang lebih cerdas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperkuat, antara lain dengan sukuk hijau (green sukuk), pembiayaan bauran (blended finance), dan pasar karbon (carbon market).
Sementara Andrinof, menuturkan, jika ingin mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkelanjutan, hendaknya memahami kompleksitas. Pemangku kepentingan perlu memahami keterkaitan satu aspek dan aspek lain.
Ketika berbicara tentang bagaimana menuju transisi energi dan peningkatan kejahteran yang berkelanjutan, perlu belajar pengalaman di masa lalu dan sejumlah negara. Secara historis, Indonesia tidak pernah mencapai pertumbuhan yang rata-rata tinggi dalam satu dekade. Paling tinggi hanya selama tujuh tahun.
”Itupun dicapai bukan karena strategi, tetapi keberuntungan pada tahun 1970-an. Pertumbuhan Indonesia tinggi tetapi berkah dari gejolak di Timur Tengah,” ungkapnya.
Investasi mengalir ke Indonesia sejak Undang Undang penanaman modal dikeluarkan tahun 1967. Setelah itu, Indonesia masuk ke sektor sumber daya alam, dan volume produksi naik pada pertengahan 1970-an. Ketika volume produksi meningkat, harga juga meningkat empat kali lipat karena gejolak di kawasan Timur Tengah.
”Saat itu tidak ada ide untuk berinvestasi jangka panjang, baik untuk sumber daya manusia maupun inovasi teknologi,” tuturnya lagi.
Setelah itu, pada 1981 Indonesia mengalamai krisis. Perekonomian tidak banyak meningkat hingga 1982 dan 1983. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca ledakan ekonomi berbasis minyak (oil boom) hanya tumbuh 3,5 persen hingga 1987.
Negara yang lebih dulu mengalami fase pertumbuhan tinggi cenderung memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita lebih besar saat ini. Jepang dan Korea Selatan sejak awal telah melewati periode industrialisasi cepat dan kini berada pada level pendapatan tinggi.
Contohnya, Korea Selatan mulai mengejar level PDB per kapita Jepang sejak awal 2020-an. Sementara China mencatat peningkatan PDB per kapita yang paling signifikan sejak 2000-an, sejalan dengan reformasi ekonomi, industrialisasi, ekspansi manufaktur, dan integrasi ke rantai pasok global hingga mencapai sekitar 13.122 dolar AS pada 2024. India, Vietnam, dan Indonesia masih berada pada level PDB per kapita yang lebih rendah.
”Tanpa transformasi ekonomi, negara yang berlimpah sumber daya alam hanya membuat segelintir yang berkuasa atas negara menjadi kaya raya,” kata Andrionof.
Emil Salim, menilai, generasi muda penting untuk belajar tentang lingkungan bukan hanya ekonomi. Jika tidak, lingkungan Indonesia akan hancur. Lingkungan jangan dipandang sebagai objek, melainkan subjek.
”Bencana alam berupa banjir besar terjadi, misalnya di Sumatera. Sementara itu, ada pembukaan hutan di Papua jutaan hektar untuk mencetak sawah. Jangan jadikan alam sebagai objek. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pun merosot,” tegasnya.
Emil menekankan pentingnya bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indonesia, menurutnya, adalah bagian dari dunia. Bedanya, Indonesia negara dengan karakteristiknya sendiri, yaitu kepulauan sedangkan AS dan Eropa negara kontinental. Karena itulah pembangunan Indonesia hendaknya berangkat dari pengalaman bahwa laut dan kepulauan adalah satu kesatuan.
Sementara itu, Ubaidillah, menuturkan, forum kolaborasi tersebut merupakan wadah membahas trilema antara bertumbuh, kesejahteraan, dan kelestarian. Ini merupakan wadah akademisi, pemangku kebijakan, dan analis. ”Trilema ini bersinggungan satu sama lain,” kata Ubaidillah.
Ubaidillah menuturkan, aspek pertumbuhan, kesejahteraan, dan kelestarian kian penting dibicarakan akhir-akhir ini. Forum diskusi panel tersebut diharapkan dapat mencari solusi yang lebih membumi.
