JAKARTA, KOMPAS – Sinyal era suku bunga tinggi global kian menguat. Memanasnya kembali konflik di Timur Tengah berisiko memicu respons kebijakan suku bunga sebagai antisipasi terhadap inflasi. Perkembangan ini pun turut berdampak ekonomi berbiaya tinggi bagi Indonesia.
Harga minyak kembali mengalami gejolak pada sesi pembukaan pasar pada Kamis (11/6/2026). Minyak mentah Brent pun tercatat sempat menembus angka 94,55 dolar AS per barel atau naik 1,6 persen dalam pembukaan sesi perdagangan Asia.
Perkembangan itu dipicu penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai respons atas serangan AS kepada Iran. Ketegangan tersebut dikhawatirkan dapat memicu inflasi global yang oleh Dana Moneter Internasional (IMF) diperkirakan mencapai 4,4 persen pada 2026.
Di sisi lain, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan, perang Iran telah mengakibatkan persediaan minyak di negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia menuju level terendahnya sejak 2003. Bahkan, persediaan minyak mentah AS telah turun 7,2 juta barel pada pekan lalu.
Terkini, Departemen Ketenagakerjaan AS telah mengumumkan tingkat indeks harga konsumen yang mengalami inflasi sebesar 4,2 persen secara tahunan pada Mei 2026, tertinggi sejak April 2023. Angka ini meningkat dibandingkan periode April 2026 yang mencapai 3,8 persen.
Lebih lanjut, inflasi inti pun tercatat 2,9 persen secara tahunan, masih lebih tinggi dibanding target bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) sebesar 2 persen. Inflasi yang terjadi dalam tiga bulan beruntun ini utamanya akibat lonjakan harga bensin yang mencapai 40,5 persen secara tahunan.
Adapun laju inflasi tersebut diperkirakan akan turut memengaruhi keputusan The Fed dalam mengambil kebijakan suku bunga. Hasil survei Reuters menunjukkan, hampir 70 persen dari 102 ekonom memperkirakan suku bunga acuan AS tetap dipertahankan 3,5-3,75 persen hingga akhir 2026.
Cara kita bisa sampai ke sana (penurunan suku bunga) adalah jika kita menemukan jalan keluar dari konflik Iran dalam jangka waktu yang sangat dekat. (Namun), tidak ada indikasi bahwa ke sanalah arah kita.
Selain itu, tidak ada ekonom yang memproyeksikan pemotongan bunga dalam pertemuan Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 16-17 Juni 2026 mendatang. Perkiraan ini sejalan dengan ekspektasi pasar dalam Fed Watch Tool yang memperkirakan suku bunga tetap, dengan probabilitas 98,3 persen.
Kepala Ekonom di Wells Fargo, Tom Porcelli, menyampaikan, akan sulit bagi The Fed untuk memotong suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangan utamanya ialah konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Cara kita bisa sampai ke sana (penurunan suku bunga) adalah jika kita menemukan jalan keluar dari konflik Iran dalam jangka waktu yang sangat dekat. (Namun), tidak ada indikasi bahwa ke sanalah arah kita,” ujarnya dikutip dari Reuters.
Di sisi lain, Bank Sentral Eropa (ECB), Kamis (11/6), akan menaikkan suku bunga acuannya lantaran perang Iran telah memicu inflasi. Bila demikian, ini akan menjadi kenaikan untuk pertama kalinya sejak 2023 akibat inflasi yang dipicu oleh perang Iran.
Sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita AFP, inflasi di zona euro telah meningkat pesar seiring penutupan Selat Hormuz sebagai jalur transit minyak utama. Pada Mei 2026, inflasi telah melonjak sebesar 3,2 persen, jauh di atas target ECB yang sebesar 2 persen.
Bank UniCredit, dalam sebuah catatan, menyebut, kenaikan suku bunga acuan bank sentral dari 2 persen menjadi 2,25 persen tampaknya sudah pasti terjadi. "Beberapa anggota berpengaruh dari dewan pengatur (penetapan tarif) telah mengisyaratkan langkah tersebut," ungkapnya.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, berbagai perkembangan tersebut mengindikasikan tekanan inflasi global masih belum usai. Bila penutupan Selat Hormuz berlangsung lama, prospek inflasi global ke depan akan cenderung meningkat dan lebih sulit turun dari perkiraan.
“Pasar global sedang bergerak dari ekspektasi penurunan suku bunga menuju skenario suku bunga tinggi lebih lama. Bahkan, sebagian bank sentral bisa kembali menaikkan suku bunga jika ekspektasi inflasi tidak terkendali,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Pada gilirannya, pasar keuangan Indonesia pun akan terdampak oleh dinamika global tersebut. Dalam hal ini, nilai tukar rupiah akan lebih rentan terhadap penguatan dolar AS di tengah suku bunga tinggi dan kecenderungan investor yang mencari kelas aset aman (safe haven).
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (11/6/2026) ditutup di level Rp 17.981 per dolar AS. Angka ini melemah 10 poin dibanding penutupan sebelumnya dan sebesar 7,5 persen secara tahun kalender berjalan.
Selain rupiah, imbal hasil surat berharga negara (SBN) juga berisiko meningkat seiring permintaan kompensasi atas risiko dari investor. Lalu, pasar saham pun akan bergejolak seiring pergeseran arus dana asing yang mempertimbangkan risiko kebijakan dan risiko fiskal.
Dalam beberapa bulan ke depan, pelaku ekonomi harus bersiap pada fase biaya tinggi, terutama sektor yang sensitif terhadap bahan bakar, transportasi, logistik, bahan baku impor, konstruksi, manufaktur, otomotif, dan konsumsi barang tahan lama.
Menurut Josua, seluruh risiko tersebut akan mengakibatkan pembiayaan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha meningkat. Dalam jangka pendek, itu semua akan menandai era ekonomi berbiaya tinggi, meliputi biaya energi, biaya impor, biaya lindung nilai, biaya utang, dan biaya kredit.
“Dalam beberapa bulan ke depan, pelaku ekonomi harus bersiap pada fase biaya tinggi, terutama sektor yang sensitif terhadap bahan bakar, transportasi, logistik, bahan baku impor, konstruksi, manufaktur, otomotif, dan konsumsi barang tahan lama,” tuturnya.
Di sisi lain, ia memperkirakan, besar kemungkinan Bank Indonesia akan kembali mengerek naik suku bunga acuannya sebesar 25 bps. Ini akan terjadi terutama apabila rupiah masih bergejolak, harga minyak melonjak, serta pengetatan kebijakan The Fed.
Maka dari itu, beban stabilisasi tidak bisa hanya dipikul oleh BI. Sebaliknya, dukungan kebijakan fiskal tetap dibutuhkan, antara lain melalui stabilisasi harga pangan, memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), mengelola subsidi tepat sasaran, memperkuat cadangan energi, dan menjaga defisit fiskal.
Sementara itu, BI dan People's Bank of China (PBOC) telah menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) di Shanghai, China, pada Kamis (11/6). Langkah ini sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan infrastruktur keuangan.
“Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran pers.
