Bisnis.com, PADANG — Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga awal Juni 2026 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, mengatakan sejauh ini terdapat tiga kejadian karhutla di Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Seluruh kejadian tersebut telah ditangani dengan cepat melalui koordinasi lintas instansi.
“Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Satgas Karhutla. Sehingga, ketika terjadi karhutla, jadi cepat tanggap,” katanya, Kamis (11/6/2026).
Dia menjelaskan dari tiga kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar relatif kecil, yakni paling luas sekitar 2 hektare, sementara sebagian lainnya hanya puluhan meter.
Ferdinal menyebut lokasi karhutla berada di kawasan perkebunan rakyat dan sebagian di area hutan dekat jalur lalu lintas. Dugaan sementara penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti puntung rokok atau kelalaian lain.
Selain itu, berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan pada Kamis (11/6), tidak ditemukan titik hotspot di Sumatra Barat karena beberapa hari terakhir sempat terjadi hujan di sejumlah daerah.
Baca Juga
- 11 Kabupaten dan Kota di Riau Tetapkan Siaga Darurat Karhutla
- Pekanbaru Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla hingga November 2026
Menanggapi potensi musim kering, Dishut Sumbar telah melakukan langkah antisipasi, termasuk koordinasi dengan BMKG serta menyurati seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Gubernur Sumbar telah menyurati seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota, peralatan juga sudah disiapkan, koordinasi antarinstansi seperti dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup terus diintensifkan,” ujarnya.
Dishut juga telah memetakan wilayah rawan karhutla di Sumbar, antara lain Pesisir Selatan, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan.
Menurutnya, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat, meski ada juga faktor kelalaian seperti pembakaran sampah atau puntung rokok.
“Makanya sebelum karhutla itu terjadi, kami harus lebih cepat melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Dishut mengandalkan polisi hutan, Brigade Dalkarhutla, serta Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memperkuat kolaborasi dengan instansi lain serta perusahaan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan karhutla berdampak luas pada lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga citra daerah, sehingga perlu sinergi semua pihak.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.
Ia juga menyebut pada 2025 terjadi lebih dari 110 kejadian karhutla dengan luas terdampak lebih dari 1.450 hektare.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal dan lebih panjang, dengan potensi El Nino yang meningkatkan risiko karhutla pada Juni–September.
Gubernur menekankan pentingnya deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha.
