HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) , Dr Sila H. Pulungan, SH, M.Hum, menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani. Sekaligus memperkuat strategi pemberantasan korupsi melalui langkah pencegahan yang seimbang dengan penindakan.
Pernyataan ini disampaikan saat silaturahmi dan diskusi bersama aktivis antikorupsi serta kalangan jurnalis di Kedai Tujuh Belas, Makassar, Kamis malam (11/6/2026).
Dalam pertemuan santai tersebut, Sila H. Pulungan menegaskan bahwa Kejati Sulsel berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus korupsi yang sedang dalam proses penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, objektivitas, dan penggunaan alat bukti yang cukup dalam setiap penanganan perkara.
“Semua kasus yang ada pasti akan kita tuntaskan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup dalam setiap penanganan perkara,” katanya di hadapan para aktivis dan jurnalis.
Lebih lanjut, Kajati Sulsel menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan upaya pencegahan. Kejati Sulsel aktif mendorong program edukasi dan pendampingan kepada instansi pemerintah guna meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
“Kami tidak hanya fokus pada penindakan. Pencegahan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Jika sistem pengawasan dan tata kelola diperkuat, maka peluang terjadinya korupsi bisa ditekan sejak awal,” jelasnya.
Sila juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan di lingkungan masing-masing, karena informasi tersebut sering menjadi pintu masuk aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik penyimpangan.
“Kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan,” pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut juga membahas tantangan dalam penanganan perkara korupsi. Termasuk aspek pembuktian dan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum serta elemen masyarakat sipil. Sejumlah aktivis antikorupsi memberikan masukan terkait penguatan transparansi dan harapan agar Kejati Sulsel menjaga independensi dalam mengusut kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal ini, Sila H. Pulungan menegaskan bahwa institusinya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum, media, dan kelompok masyarakat sipil dianggapnya sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
“Kami membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan semua pihak. Masukan dari masyarakat, aktivis, maupun media menjadi bagian dari kontrol sosial yang penting agar proses penegakan hukum berjalan dengan baik,” bebernya.
Pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi perdana Kajati Sulsel dengan aktivis dan wartawan sejak ia menjabat. Di sela diskusi, Sila H. Pulungan menikmati hidangan khas Warkop 17 bersama jajaran yang hadir, menciptakan suasana hangat dan akrab.
Dengan dukungan masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan, Kejati Sulsel berharap upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat semakin efektif sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara yang menjadi perhatian publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perkara yang ditangani berjalan sesuai koridor hukum dan setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh. Komitmen kami jelas, bersama masyarakat kita cegah dan berantas korupsi di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
