Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak hanya menambah biaya transportasi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat perkotaan. Namun, keterbatasan layanan transportasi umum membuat peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal diperkirakan belum terjadi secara signifikan dalam waktu dekat.
Tekanan makin nyata ketika pemerintah juga membuka wacana penyesuaian tarif Transjakarta yang selama hampir dua dekade bertahan di level Rp3.500 per perjalanan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, kombinasi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi kenaikan tarif angkutan umum dinilai dapat mempersempit ruang penyesuaian pengeluaran transportasi.
Ketua Forum Transportasi Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pangestu B. Darmo mengatakan setiap perubahan kebijakan transportasi akan memengaruhi perilaku perjalanan masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax akan langsung meningkatkan biaya mobilitas kelompok menengah sehingga masyarakat mulai menghitung ulang pilihan moda transportasi yang paling ekonomis.
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) memutuskan mengerek naik harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga dikerek naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Pangestu berpandangan kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, termasuk Transjakarta. Namun, potensi perpindahan itu masih terbentur cakupan layanan yang belum menjangkau seluruh pusat kegiatan ekonomi dan kawasan permukiman.
“Dengan kondisi ini, secara umum belum tentu kenaikan Pertamax akan membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum atau Transjakarta secara signifikan,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Pangestu menilai sebagian masyarakat tetap akan bergantung pada kendaraan pribadi karena keterbatasan akses transportasi umum. Dalam kondisi tersebut, terdapat kemungkinan sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran transportasi.
Jika terjadi dalam skala besar, pergeseran konsumsi ini dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama program subsidi energi.
Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga dapat mendorong sebagian pengguna mobil beralih ke sepeda motor yang lebih hemat bahan bakar. Padahal, populasi sepeda motor di Indonesia sudah mendominasi lalu lintas nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2025 mencapai 172,93 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145,24 juta unit atau sekitar 84% merupakan sepeda motor.
Menurut Pangestu, tren tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi menambah kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
“Hal ini harus menjadi perhatian karena akan membebani jalan dan menaikkan potensi kecelakaan untuk para pengendara motor yang saat ini sudah menjadi top of traffic accident,” lanjutnya.
Transportasi Massal Belum MerataPangestu menilai persoalan transportasi perkotaan, khususnya di Jakarta dan wilayah penyangganya, tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah daerah masing-masing.
Mobilitas harian jutaan komuter dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan membuat kebutuhan transportasi publik telah melampaui batas administratif. Karena itu, dia mendorong penguatan koordinasi antarpemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, perbaikan konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menghambat aktivitas ekonomi jutaan pekerja yang setiap hari keluar-masuk Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan kenaikan harga Pertamax sekitar 33% sejauh ini belum berdampak terhadap operasional angkutan umum.
Meski demikian, pemerintah terus mengkaji berbagai skema mitigasi apabila kenaikan biaya energi mulai memengaruhi biaya operasional sektor transportasi.
Pemerintah pada saat yang sama juga memperluas layanan transportasi massal di sejumlah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pengembangan sistem bus rapid transit (BRT) di Bandung dan Medan yang didanai pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, ke transportasi umum.
Menurut Aan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kenyamanan, ketepatan waktu, serta pengaturan headway yang lebih baik. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan angkutan umum.
“Kami sudah terus mengingatkan para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk angkutan umum, terutama di perkotaan,” tuturnya.
Meski sejumlah daerah telah mengoperasikan layanan Buy The Service (BTS) dan sistem transportasi massal lainnya, jumlahnya masih terbatas. Hingga kini, baru 42 dari 514 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi umum modern.
Daya Beli Kelas Menengah TertekanDampak kenaikan harga Pertamax diperkirakan paling terasa bagi kelompok menengah perkotaan yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga BBM akan mengurangi porsi pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi lain karena pengeluaran transportasi menjadi lebih besar.
Jika pada saat yang sama tarif transportasi umum juga naik, ruang penyesuaian keuangan rumah tangga akan makin sempit. Kondisi itu berpotensi mendorong masyarakat menunda sejumlah konsumsi nonesensial, seperti rekreasi, makan di luar rumah, atau pembelian barang tahan lama.
Menurut Yusuf, respons masyarakat tidak selalu berupa perpindahan dari Pertamax ke Pertalite. Sebagian rumah tangga kemungkinan memilih mengurangi perjalanan yang tidak mendesak, mengatur ulang waktu perjalanan, atau mencari moda transportasi yang lebih murah.
Kelompok yang paling rentan melakukan penyesuaian adalah pekerja komuter dan rumah tangga berpendapatan menengah bawah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi tetapi kemampuan menyerap kenaikan biaya transportasi relatif terbatas.
“Tekanan biaya transportasi memang dapat menurunkan daya beli dalam jangka pendek dan mendorong berbagai bentuk penyesuaian perilaku masyarakat,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Yusuf menilai pembangunan sistem transportasi umum yang terintegrasi tetap menjadi solusi utama untuk menekan biaya mobilitas masyarakat.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, transportasi publik yang andal juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan.
Pada akhirnya, kenaikan harga BBM belum tentu otomatis mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Selama akses dan kualitas layanan angkutan massal belum merata, pilihan mobilitas masyarakat akan tetap terbatas.
