Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas pemerintah China secara resmi menjatuhkan sanksi berat berupa larangan masuk ke wilayah teritorinya terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, beserta seluruh anggota keluarganya pada Kamis, (11/06/2026). Langkah agresif Beijing ini diambil sebagai respons atas berbagai pernyataan keras yang dilontarkan sang menteri terkait sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan.
Mengutip laporan Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China merilis pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa Teodoro, istri, beserta anak-anaknya kini dilarang keras untuk menginjakkan kaki di daratan utama China, termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong dan Makau. Ketegangan diplomatik kedua negara ini langsung menarik perhatian besar dari pengamat geopolitik di kawasan Asia Tenggara.
"Organisasi dan individu di China tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam transaksi, kerja sama, atau aktivitas lainnya dengan dia, pasangannya, dan anaknya," rilis resmi Kementerian Luar Negeri China mengenai perluasan sanksi ekonomi personal yang menyasar keluarga Menhan Filipina tersebut.
Pihak Beijing menilai retorika politik yang kerap digaungkan oleh Teodoro selama ini telah merusak kepentingan sah China secara sepihak serta menyabotase hubungan bilateral yang telah terjalin antara China dan Filipina. Larangan masuk ini menandai babak baru eskalasi konflik berkepanjangan antara kedua negara dalam memperebutkan kedaulatan jalur perairan strategis tersebut.
Merespons kabar pencekalan tersebut, Teodoro mengaku sama sekali tidak terkejut dan enggan ambil pusing dengan keputusan sepihak dari Beijing. Dirinya menegaskan bahwa sanksi tersebut sama sekali tidak akan memengaruhi kehidupan pribadi maupun komitmen politiknya dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.
Berdasarkan laporan media lokal Filipina, ABS-CBN, Teodoro secara sinis menyatakan bahwa dirinya memang sama sekali tidak memiliki niat atau ketertarikan untuk menginjakkan kaki di negara tirai bambu tersebut dalam waktu dekat.
"Saya tidak memiliki aset di China, dan saya tidak memiliki rencana untuk pergi ke sana. Bahkan jika saya ingin berkunjung, karena makanannya yang enak dan orang-orangnya yang ramah, hal itu tertutupi oleh jenis pemerintahan yang mereka miliki," tegas Teodoro menyindir sistem otoriter pemerintah Beijing.
Sengketa di Laut China Selatan sendiri terus membara meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 silam telah memutuskan bahwa klaim teritorial historis sembilan garis putus-putus milik Beijing sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sanksi ini pun dinilai sebagai bentuk kejengkelan China atas ketegaran sikap Manila di lapangan.
Guna menegakkan klaim wilayahnya, militer China secara rutin mengerahkan armada kapal perang angkatan laut serta kapal penjaga pantai (coast guard) dalam skala besar ke jalur pelayaran strategis tersebut. Manuver patroli agresif ini sengaja dilakukan untuk memblokade dan mencegah kapal-kapal logistik maupun nelayan Filipina mengakses terumbu karang dan pulau-pulau penting di area zona ekonomi exclusif mereka.
Kondisi tersebut membuat bentrokan fisik di lautan lepas menjadi pemandangan yang tidak terhindarkan dalam beberapa bulan terakhir. Kapal militer dan kapal sipil kedua negara kerap terlibat aksi saling sikut, tabrakan, hingga penyemprotan meriam air yang menyebabkan kerusakan armada serta melukai para pelaut di lapangan.
"Manila tidak akan pernah mengorbankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional kami," kecam Teodoro dalam pidato resminya pada forum KTT Keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura bulan lalu, yang langsung memicu kemarahan delegasi militer China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, langsung membalas pernyataan tersebut dengan menuduh Menhan Filipina sengaja memainkan teater politik demi keuntungan pribadi.
"Manila sengaja mencari panggung internasional dengan cara menjelek-jelekkan citra perdamaian yang coba ditawarkan oleh China, bahkan ketika kesejahteraan masyarakat di kawasan sedang dipertaruhkan akibat ketegangan yang terus meningkat," tuturnya.
(tps/tps) Add as a preferred
source on Google
