jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mengatakan kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi tekanan berat.
Menurut dia, kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mulai mengganggu kepentingan kelompok oligarki dan elite global.
BACA JUGA: Di Depan Prabowo, Siswa Tabanan Merasa Terbantu Berkat Sekolah Rakyat
“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” ujar Razak, Kamis (12/6).
Dia menjelaskan inti seluruh kebijakan tersebut ialah mengembalikan kedaulatan bangsa sesuai amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
BACA JUGA: Menteri Yusril Sebut Presiden Prabowo Pantau Korupsi Imigrasi dan BGN
Ada empat program pemerintah yang menjadi fokus, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk kesejahteraan rakyat.
Razak menjelaskan salah satu langkah yang memicu reaksi keras ialah pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
BACA JUGA: Dasco Sebut Keputusan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana Tepat
“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Mengenai melemahnya nilai tukar rupiah, Razak menilai penjelasan yang hanya menyebutkan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri belum mengungkap gambaran sesungguhnya.
“Di balik gejala itu, ada tekanan terstruktur dari elite global yang berpusat di Singapura," kata Razak.
Menurut Razak, mereka berupaya melemahkan perekonomian Indonesia agar kebijakan pemulihan kedaulatan gagal berjalan.
"Kita ingin menjadi bangsa mandiri tidak mau berutang terus karena kita telah menolak pinajaman atau utang dari IMF. Makanya begini,” ungkapnya.
Menurutnya, perubahan sistem saja tidak akan berarti jika pola pikir masyarakat belum berubah.
"Apakah kita butuh Reformasi Jilid II atau justru reformasi pikiran kita sendiri?” ujar Razak.
Dia menjelaskan Indonesia kini sedang diserang dari dua arah, yakni tekanan dari luar dan upaya memecah belah dari dalam. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, dituntut lebih kritis dan cermat dalam menyaring arus informasi.
“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi," kata dia.
Razak mengimbau semua pihak tidak mudah terprovokasi ajakan unjuk rasa yang berpotensi anarkis dan hanya menyesatkan rakyat.
"Menyampaikan aspirasi memang hak yang dijamin konstitusi, tetapi caranya harus tetap bertanggung jawab dan beradab,” kata dia.
Razak mengimbau seluruh jajaran pimpinan wilayah, pimpinan vabang, hingga pimpinan Komisariat HIMMAH di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam narasi yang hanya berisi kecaman buta terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik, diskusi ilmiah atau menyusun usulan perbaikan yang nyata,” kata Razak. (Jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
