Demo Mahasiswa: BEM FEB Unair Suarakan 7 Desakan Darurat Ekonomi RI

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) kembali menyuarakan pernyataan sikap serta mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi".

Poin-poin "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh para ekonom pada September 2025.

Aksi demo tersebut dilaksanakan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. BEM FEB Unair menilai bahwa berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini membutuhkan respons serius dari para pemangku kepentingan dan berbasis kajian ilmiah.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair Yeni Mafrukah menjelaskan bahwa gerakan tersebut bukan hanya mewakili mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk keberpihakan terhadap kondisi bangsa.

“Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025,” ujar Yeni, Kamis (11/06/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, unsur mahasiswa di Kota Pahlawan menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional.

Poin pertama adalah mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Yeni, kebijakan pengelolaan kas negara harus berpegang pada asas keadilan terhadap hajat hidup orang banyak serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Selanjutnya, mereka menyuarakan tentang pentingnya menjaga independensi, transparansi, dan integritas berbagai institusi penyelenggara negara, yakni Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Kejaksaan.

"Mahasiswa menilai bahwa kepercayaan publik terhadap institusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi," imbuhnya. 

BEM FEB Unair juga meminta pemerintah menghentikan praktik yang dinilai dapat menghambat ruang tumbuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi di tingkat bawah.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak adanya reformasi regulasi dan kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan sentimen negatif bagi investor. Mereka menekankan bahwa kepastian hukum dan regulasi yang sehat menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan investasi yang berimplikasi pada keadaan ekonomi yang baik.

Poin kelima menyoroti perlunya kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Sementara poin keenam meminta pemerintah kembali mengedepankan data, riset, dan kajian akademik dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja tidak bisa memperbaiki masalah sistemik. Pemerintah harus tetap memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni.

Poin terakhir adalah desakan untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan, serta menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.

Adapun, aksi yang dilancarkan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk demonstrasi di jalanan seperti biasanya. Yeni menyebut pihaknya lebih memilih menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus penegasan bahwa mereka tidak diam terhadap kondisi yang sedang terjadi.

“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas di lingkungan Unair, BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta sejumlah elemen masyarakat sipil.

Meski belum merencanakan aksi lanjutan dalam waktu dekat, mahasiswa membuka kemungkinan melakukan konsolidasi kembali apabila situasi sosioekonomi negara dianggap semakin tidak kondusif.

Pernyataan sikap ini pun menjadi sorotan karena muncul dari kalangan akademisi ekonomi yang secara khusus menyoroti arah kebijakan fiskal, iklim investasi, demokrasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan di tengah dinamika ekonomi nasional yang terus menjadi perhatian publik. 

7 Desakan Darurat Ekonomi

Diketahui, massa aksi mendesak pemerintah segera menindaklanjuti "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" yang ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang, per 9 September 2025. Di antaranya:

1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.

6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.

7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga beserta unsur mahasiswa lainnya dan masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti