Optimalisasi Program Listrik Desa dan BPBL Didorong Wujudkan Keadilan Energi

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui mendorong Kementerian ESDM serta PT PLN (Persero) untuk terus mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Sehingga akses energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia bisa diperluas.

Menurut Alfons, Program Listrik Desa dan BPBL instrumen penting mewujudkan keadilan energi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. Ia menilai akses listrik yang memadai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

"Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa dan BPBL harus terus menjadi prioritas bersama," ujar Alfons melalui keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.

Alfons menekankan bahwa sinergi antara Kementerian ESDM dan PLN terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik, termasuk kawasan terpencil, terluar, dan kepulauan.

"Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, diperlukan kolaborasi yang kuat serta pendekatan yang adaptif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik yang andal dan berkelanjutan," ungkap anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.

Alfons juga mendorong pelaksanaan program disertai dengan sosialisasi masif kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut dia, pemahaman masyarakat terhadap program yang tersedia akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Ilustrasi listrik. Foto: Shutterstock.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat Program Listrik Desa dan BPBL. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses energi yang layak," tegas Alfons.

Alfons menegaskan Komisi XII DPR akan terus mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional serta memperluas akses energi yang merata. Sehingga, keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia terwujud.