Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini meninjau sejumlah pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan layanan yang terintegrasi.
"Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat itu mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas. Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat yang lain, atau kalau misalnya ada urusan yang memang berkaitan dengan satu instansi bisa diselesaikan di dalam satu tempat," ujar Rini dalam keterangannya , Jumat (12/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Rini menyampaikan masyarakat yang datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta adalah mereka yang membawa urusan. Mereka ingin masalahnya diselesaikan tanpa harus mengetahui masalahnya diselesaikan oleh satu atau dua instansi.
MPP tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai instansi, tetapi diharapkan menjadi salah satu pusat solusi dari persoalan layanan-layanan di masyarakat.
Sebagai daerah dengan aktivitas pemerintahan, bisnis, investasi, dan pelayanan masyarakat yang sangat tinggi, DKI Jakarta memiliki peran strategis untuk menjadi contoh pelayanan publik yang modern dan terintegrasi.
Menurut Rini, DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai etalase pelayanan publik nasional.
"Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Jadi, yang paling penting itu, masyarakat nanti bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan adalah kepada user experience dari masyarakat ketika dia datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta," ungkap Rini.
Rini menyampaikan konsep dari MPP adalah menyatukan semua layanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan juga kewenangan dari pemerintah daerah. MPP DKI Jakarta sudah melaksanakan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PANRB yaitu pelayanan publik yang bersifat omnichannel.
Omnichannel adalah pendekatan pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai kanal, termasuk digital dan pelayanan langsung. Pendekatan yang digaungkan Kementerian PANRB ini untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan.
Konsep ini terinspirasi dari MPP yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi terpadu, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih mudah, responsif, dan inklusif.
"Jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan dan termasuk layanan digital. Jadi kalau melihat MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sepi bukan karena tidak terlalu banyak orang, tetapi karena sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan layanan digital, tetapi ada juga yang ingin langsung datang ke sini," tutur Rini.
Sebagai informasi, MPP Provinsi DKI Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017, sebagai salah satu pelopor MPP di Indonesia. Kini 305 kabupaten dan kota sudah memiliki MPP di seluruh Indonesia.
Menteri Rini melihat upaya terus dilakukan MPP Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat melalui kolaborasi berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh petugas layanan yang menjadi garda terdepan birokrasi. Pelayanan yang baik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran dari MPP Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Semoga masyarakat tetap diberikan kemudahan didalam mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah DKI," tuturnya.
Berdasarkan data terbaru, MPP Provinsi DKI Jakarta menyatukan 328 jenis layanan dari 15 instansi. Dalam peninjauan itu, Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza menyampaikan MPP adalah wujud kehadiran negara untuk masyarakat. Dikatakan, KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP.
"KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait dengan digitalisasi layanan, penting untuk terus dikembangkan dan layanan omnichannel agar layanan publik bisa diakses secara inklusif," pungkasnya.
(prf/ega)
