Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya berencana mengalihkan lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang semula dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6). Massa aksi diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya atau depan Gedung DPR/MPR RI.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen guna mengatur titik pelaksanaan aksi agar tidak terpusat di Bundaran HI.
“Kami melalui Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik aksi dapat dialihkan ke kawasan Patung Kuda atau depan DPR/MPR,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Rinciannya, 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.
Personel keamanan akan disiagakan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya kawasan Patung Kuda, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga Jalan Cikini Raya.
Menurut Budi, kehadiran aparat bertujuan memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman dan tertib.
“Kebebasan menyampaikan aspirasi dijamin oleh undang-undang. Kehadiran TNI dan Polri bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anandaku Dimas, menyebut pihaknya masih berencana menggelar aksi di Bundaran HI. Ia memperkirakan sedikitnya 500 mahasiswa UI akan turut serta, belum termasuk peserta dari berbagai kampus lainnya.
“Rencana titik aksi masih di Bundaran HI. Dari UI diperkirakan lebih dari 500 peserta, ditambah massa dari kampus-kampus lain,” ujar Dimas.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Ketiga, menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Keempat, menuntut penghentian praktik militerisme dalam ranah sipil. Kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah oleh mahasiswa.
