BANDUNG, KOMPAS — Tak adanya pimpinan ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di halaman kantor mereka di Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026) dianggap sebagai bentuk keengganan wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi publik.
Ainul Mardhyah, Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya, adalah salah satu koordinator aksi unjuk rasa tersebut. Ainul yang diwawancarai pada Jumat (12/6/2026) mengaku sangat kecewa karena tak ada satu pun anggota DPRD Jabar yang menemui mereka. Padahal, mahasiswa hanya ingin berdialog dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Ia menyatakan sikap seperti ini tak akan meruntuhkan semangat mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi publik, di antaranya meminta pusat segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rawan penyalahgunaan anggaran negara hingga menstabilkan nilai tukar rupiah.
Adapun nilai tukar rupiah masih melemah selama beberapa pekan terakhir. Mengutip data Bloomberg hingga Jumat, pukul 15.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan melemah ke level Rp 17.860.
Sementara harga bahan kebutuhan pokok dengan bahan baku impor mulai merangkak naik. Misalnya di Pasar Kosambi, Bandung, harga terigu naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000.
"Sikap ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Dengan kekecewaan ini akan memotivasi kami akan terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat, " kata Ainul.
Hal senada disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Pendidikan Indonesia, Khallid Syaiful Jundullah yang juga berunjuk rasa di DPRD Jabar. Menurutnya, seorang wakil rakyat seharusnya mendengarkan masalah yang dirasakan masyarakat demi merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, rencana untuk menyerahkan aspirasi tuntutan mahasiswa ke DPRD Jabar tak terealisasi. Pasalnya, tak ada satu pun pimpinan dan anggota yang hadir di tengah mahasiswa.
Unjuk rasa pada Kamis kemarin dimulai sekitar pukul 15.00 di halaman kantor DPRD Jawa Barat. Para mahasiswa sebelumnya berkumpul di Monumen Juang dan berjalan kaki ke lokasi unjuk rasa.
Unjuk rasa ini mengangkat tema “Indonesia di Ambang Krisis, Rakyat Bangkit Rebut Kedaulatan.” Aksi ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi bangsa yang tidak stabil selama sebulan terakhir.
Mahasiswa yang berunjuk datang dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung Universitas Padjadjaran, Universitas Komputer Indonesia hingga Universitas Pendidikan Indonesia hingga organisasi Front Mahasiswa Nasional.
"Sebelum unjuk rasa berakhir, kami hanya membacakan 13 poin tuntutan di depan pagar gedung DPRD Jabar tanpa dihadiri seorang wakil rakyat, " tutur Khallid.
Mereka menuntut bertemu dengan anggota DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, tak ada satu pun anggota legislatif yang menemui mereka hingga unjuk rasa berakhir sekitar pukul 18.00.
Sementara itu, Pengamat politik dan dosen senior dari Universitas Katolik Parahyangan, Pius Sugeng Prasetyo berpendapat, idealnya seorang anggota legislatif sebagai wakil rakyat merespon dinamika dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menurut Pius, sikap anggota DPRD Jabar yang tak hadir menemui mahasiswa merupakan sikap apatis. Hal ini akan menciptakan jurang pemisah antara perilaku elit politik dan aspirasi masyarakat.
Adapun sikap apatis ini, lanjutnya, bisa berdampak fatal karena memicu dampak gejolak yang lebih besar. Sebab, isu ekonomi saat ini sangat sensitif.
"Seharusnya suara rakyat itu didengarkan. Sebab, itulah fungsi utama seorang anggota legislatif, " tuturnya.
Belum ada tanggapan dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar terkait ketidakhadiran mereka saat unjuk rasa mahasiswa hingga kini.
