BEKASI, KOMPAS.com - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap mempertahankan subsidi layanan Transjabodetabek yang melayani masyarakat Bekasi menuju Jakarta.
Menurut Harris, layanan transportasi massal tersebut telah menjadi kebutuhan utama ribuan warga Bekasi yang setiap hari bekerja di Jakarta.
Karena itu, keberadaan subsidi dinilai penting untuk membantu meringankan biaya transportasi para pekerja.
"Mereka tinggal di Bekasi memang, tapi kerjanya di Jakarta. Saya kira ini mempermudah mereka untuk transportasi dan meringankan biaya mereka. Maunya jangan dicabut (subsidi)," ujar Harris saat dikonfirmasi melalui pesan, Jumat (12/6/2026).
Harris mengatakan Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki sejumlah komitmen bersama Pemprov DKI Jakarta terkait pengembangan layanan Transjabodetabek.
"Insya Allah ini akan menjadi tinjauan lagi, karena memang ada beberapa komitmen dengan Pemerintah Provinsi DKI tentang Transjabodetabek," kata Harris.
Baca juga: Pramono Buka-bukaan soal Penyesuaian Tarif Transjabodetabek
Selain meminta subsidi tetap dipertahankan, Harris juga mengusulkan penambahan armada dan rute Transjabodetabek.
Menurut dia, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi umum menunjukkan kapasitas layanan saat ini masih perlu ditingkatkan. Kepadatan penumpang, kata dia, hampir selalu terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Malah maunya ada penambahan rute ya kalau bisa karena yang sekarang sudah cukup padat, dan tinggi peminatnya sehingga kami ingin ada penambahan lagi," kata Harris.
Ia menilai penambahan armada dan rute akan membuat perjalanan warga Bekasi menuju Jakarta menjadi lebih nyaman serta membantu pekerja tiba tepat waktu di tempat kerja.
"Saya kira ini membuat mereka juga tidak telat sampai Jakarta untuk bekerja dan pulang ke rumahnya di Bekasi dengan nyaman," ujarnya.
Baca juga: Subsidi Transjabodetabek Capai Rp 12.258 per Penumpang, Tarif Baru Disiapkan
Pemkot Bekasi Siap Rawat HalteSementara itu, menanggapi harapan Pemprov DKI Jakarta agar pemerintah daerah penyangga berkontribusi dalam pembangunan maupun perawatan halte, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Soenaryo mengatakan pihaknya pada prinsipnya siap melaksanakan perawatan fasilitas tersebut.
Namun, menurut dia, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dari Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemegang kewenangan.
"Pada hakekatnya kami siap melakukan perbaikan dan perawatan halte. Yang mana dalam hal ini menunggu arahan dari pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Bekasi," kata Soenaryo.
Meski demikian, Soenaryo mengungkapkan anggaran perawatan sarana dan prasarana transportasi tahun ini mengalami efisiensi.
