HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Kabupaten Bulukumba, Pengurus Kadin Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, menyerukan kepada Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan agenda tersebut sampai seluruh persoalan administratif, organisasi, dan hukum yang menjadi polemik dapat diselesaikan secara tuntas.
Menurut Syamsul, berbagai dugaan pelanggaran terhadap mekanisme organisasi yang mengemuka menjelang Musprov berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi terhadap hasil musyawarah maupun kepengurusan yang nantinya terbentuk.
“Kami meminta Kadin Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menunda pelaksanaan Musprov Kadin Sulawesi Selatan yang rencananya digelar pada 13 Juni di Bulukumba. Penundaan ini penting demi menjaga marwah organisasi serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin,” tegas Syamsul Bahri Majjaga.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah keberatan telah disampaikan terkait pelaksanaan Musprov, mulai dari dugaan tidak dijalankannya tahapan organisasi secara benar, persoalan kuorum peserta, status kepengurusan sejumlah Kadin Kabupaten/Kota yang diduga telah berakhir masa berlaku Surat Keputusannya, hingga pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) di beberapa daerah yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.
Bahkan, lanjut Syamsul, terdapat dugaan bahwa sebagian peserta Musprov berasal dari kepengurusan kabupaten/kota yang masih menyisakan persoalan legalitas dan administrasi, sehingga berpotensi memengaruhi keabsahan forum Musprov secara keseluruhan.
“Kami melihat terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dijelaskan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Kadin. Jangan sampai Musprov dipaksakan berlangsung sementara masih terdapat dugaan pelanggaran prosedur yang berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di kemudian hari,” ujarnya.
Syamsul juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah merampungkan berkas gugatan ke Pengadilan terkait tata laksana organisasi Kadin Sulawesi Selatan yang diduga tidak berjalan sesuai aturan organisasi.
“Saat ini kami sedang menyelesaikan seluruh dokumen dan alat bukti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut berkaitan dengan tata kelola dan tata laksana organisasi yang kami nilai tidak sesuai dengan aturan main organisasi Kadin. Karena itu, kami menilai sangat tidak bijak apabila Musprov tetap dilaksanakan sebelum seluruh keberatan dan proses hukum memperoleh kejelasan,” kata Syamsul.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan bertujuan menghambat roda organisasi, melainkan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
“Kadin adalah organisasi strategis yang menjadi representasi dunia usaha. Oleh sebab itu, proses pemilihan kepemimpinan tidak boleh menyisakan keraguan terhadap legalitas maupun legitimasi. Kepemimpinan yang kuat harus lahir dari proses yang bersih, transparan, dan patuh terhadap aturan organisasi,” tegasnya.
Syamsul berharap Kadin Indonesia dapat mengambil peran aktif sebagai pengayom organisasi dengan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan Musprov sebelum memberikan legitimasi terhadap pelaksanaannya.
“Jangan sampai Musprov Kadin Sulawesi Selatan yang akan digelar di Bulukumba menjadi preseden buruk bagi organisasi. Kadin Indonesia harus hadir sebagai penjaga konstitusi organisasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan Peraturan Organisasi yang berlaku,” tutup Syamsul Bahri Majjaga. (*)
