Terkini, Makassar – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Tenri Indah meminta kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Iqbal Najamuddin, agar tidak lagi menyuruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK sederajat untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan kepala sekolah.
Hal ini diungkapkan, Andi Tenri usai memimpin rapat dengar pendapat membahas persoalan tersebut dengan menghadirkan kepala dinas, di ruang Komisi E DPRD Sulsel, di Kompleks Dinas Bina Marga Kota Makassar, Jumat 12 Juni 2026.
Andi Tenri mengungkapkan, sebanyak 326 kepala sekola telah diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Olehnya itu, dia meminta Dinas Pendidikan agar menghentikan pemaksaan terhadap kepala sekolah.
“Kita menyarankan ke Kepala Dinas untuk dibicarakan baik-baik, dicarikan solusinya secara baik, supaya tidak ada riak-riak di luar, isu-isu di luar yang beredar ke mana-mana terkait isu pemberhentian kepala sekolah atau pemaksaan kepala sekolah mengundurkan diri,” ujar Andi Tenri yang juga Politisi Partai Gerindra.
Andi Tenri membeberkan, alasan dinas pendidikan melakukan hal tersebut, dikarenakan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hanya saja, kepala sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS telah melakukan pengembalian.
“Mereka sudah mengembalikan jadi persoalannya temuan BPK sudah selesai,” ungkapnya.
Olehnya itu, dia meminta agar tidak ada lagi kepala sekolah yang disuruh menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.
“Jadi harapannya Komisi E mungkin agar menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman, dicarikan solusinya supaya mereka kepala sekolah nyaman juga bekerja di sekolah, merasa juga tidak terbebani,” pungkasnya.
