Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Namun, masyarakat juga harus dapat membedakan antara kritik dengan provokasi. Hal itu disampaikan Dudung saat terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa.
Dudung melalui akun Instagram resmi Kantor Staf Kepresidenan @kantorstafpresidenri mengatakan bahwa Indonesia lahir bukan dari jalan yang lapang. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.
Dia menyinggung bahwa Indonesia pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, serta berbagai gerakan lain yang ingin mengoyak keutuhan NKRI.
Selain itu, Dudung menyinggung bahwa Indonesia pernah terkoyak oleh konflik Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga berbagai peristiwa sosial-politik di Papua dan daerah lainnya.
Namun, menurutnya Indonesia tetap berdiri karena memiliki warisan luhur, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.
"Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan," katanya di lewat pernyataan di akun Instagram @kantorstafpresidenri pada Jumat (12/6/2026).
Baca Juga
- Daftar Rute Transjakarta yang Setop Beroperasi dan Dialihkan Imbas Demo
- Stasiun MRT Bundaran HI dan Dukuh Atas Ditutup Sementara, Imbas Demo Mahasiswa
- Upaya Massa Aksi Demo Merangsek Masuk Bundaran HI Tertahan Barikade Tebal Polisi-TNI
Akan tetapi, dia mengatakan bahwa jangan menyamakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan.
"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujar Dudung.
Sebagaimana diketahui, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat (12/6/2026) di Jakarta.
Dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.
