KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat aspek pencegahan atau prevention. Hal ini sejalan dengan prinsip keep them out of jail.
Tito mengatakan, keberhasilan lembaga penegak etik bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang diputus atau kesalahan yang ditemukan. Keberhasilan juga dapat dilihat dari sejauh mana pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
“Oleh karena itu, prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Tito berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam mencegah pelanggaran.
Baca juga: Paparkan Rencana Kerja 2027 kepada DPR, Mendagri Pastikan Dukung Agenda Prioritas Nasional
Dalam konteks tersebut, DKPP dapat melakukan berbagai langkah perbaikan terhadap potensi persoalan yang dapat mengarah pada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik.
Simbol kehidupan berdemokrasiSebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.
Kendati demikian, Tito menegaskan, pemilu merupakan simbol penting dalam kehidupan demokrasi.
“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu, Sudah Siapkan Konsep dan Kajian
Di sisi lain, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu mendorong DKPP memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum dalam menangani persoalan penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, banyaknya aparatur penyelenggara pemilu yang tersebar di berbagai daerah memerlukan edukasi memadai agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga perlu dipersiapkan agar DKPP dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasinya secara optimal.
“Saya mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir lebih maju dan berprinsip untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan pemilu] belum dimulai,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga turut hadir.
Baca juga: Mendagri Siapkan Insentif Rp 1 Triliun, Daerah Berprestasi Bakal Dapat Tambahan Dana
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
