JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan internet di sekitar lokasi demo di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), terputus-putus.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, hal itu karena kepadatan massa, bukan pemblokiran sinyal (jamming).
“Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat beraktivitas. Beberapa memang sinyal kami pun rata-rata sudah susah,” kata Budi kepada wartawan di Pos Polisi Thamrin, Jumat.
Baca juga: Mahasiswa UI Bubarkan Diri dari Titik Aksi, Janji Bakal Demo di Bundaran HI Lagi
Soal kamera CCTV yang tidak bisa diakses di situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Budi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
“Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Budi menyebut pelaksanaan unjuk rasa di Bundaran HI ini sebetulnya belum mendapat izin dari kepolisian.
Sebab, Bundaran HI adalah lokasi sentral yang dapat terganggu jika terjadi kepadatan.
“Jadi aksi hari ini belum ada surat pemberitahuan sampai dengan 17.36 WIB hari ini,” kata Budi.
Untuk itu, karena informasi rencana aksi sudah beredar di media online, kepolisian pun menyiagakan personilnya di sejumlah titik, meliputi Bundaran HI, Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, dan Patung Kuda.
“Itu wilayah yang sebenarnya tidak diberikan izin untuk dilakukan penyampaian aspirasi. Ini merupakan episentrum lalu lintas ibu kota. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya,” ujar dia.
Baca juga: Situasi Terkini Demo Mahasiswa: Massa Masih Coba Terobos Barikade Aparat hingga Malam
Selain mahasiswa UI, sejumlah kampus lain juga bergabung dalam aksi di kawasan Bundaran HI, yakni Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Fikri.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima poin tuntutan sebagai berikut:
1. Setop pemborosan APBN.
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Hentikan program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Hentikan militerisme di ranah sipil.
5. Meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
