Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya berupa larangan untuk masuk ke wilayah China karena dianggap membuat pernyataan tidak bertanggung jawab.
"Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan di situs webnya keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya. Ia adalah salah satu orang yang paling terang-terangan di antara segelintir orang yang memusuhi China di Filipina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat.
Larangan untuk masuk ke wilayah bagi Gilberto Teodoro Jr., istri, dan anaknya, itu juga termasuk ke Hong Kong dan Makau. Pemerintah China juga tidak mengizinkan organisasi maupun individu di China untuk terlibat dalam transaksi jual-beli, kerja sama, atau aktivitas lain dengan Gilberto, istri, maupun anaknya.
Berdasarkan pengumuman dalam laman Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (11/6), alasan Gilberto dikenakan sanksi tersebut karena ia berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang China, merusak kepentingan sah China, dan menyabotase hubungan China-Filipina.
"Perilakunya yang sembrono akan menjadi bumerang dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya yang akan menanggung akibatnya," tambah Lin Jian.
Baca juga: AS-Filipina bahas upaya majukan perdamaian di Laut China Selatan
Lin Jian menyebut jika orang-orang seperti Gilberto dibiarkan terus-menerus merusak upaya kedua belah pihak untuk menstabilkan hubungan, pada akhirnya mereka akan merugikan kepentingan fundamental Filipina dan rakyatnya.
"Kami melihat bagaimana Gilberto terus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan China. Retorika dan tindakannya yang beracun tidak ada hubungannya dengan 'membela bangsanya'. Hal itu murni sandiwara politik untuk keuntungan politik yang egois," ucap Lin Jian.
Lin Jian menyebut justru provokasi yang tidak bertanggung jawab dan sembrono dari segelintir orang seperti dialah yang telah memperburuk perselisihan China-Filipina.
"Hal itu malah memperburuk hubungan bilateral, dan pada akhirnya akan membahayakan kepentingan Filipina dan rakyatnya," tegas Lin Jian.
Departemen Luar Negeri di Manila mengatakan menjatuhkan sanksi adalah hak prerogatif China, tetapi Filipina memandangnya sebagai "tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral."
"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita," kata Pemerintah Filipina.
Baca juga: Filipina kerahkan pesawat dan kapal usir kapal penelitian China
Gilberto yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023 merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan yang disengketakan maupun terkait isu Taiwan.
Ia pun berkomentar akan terus menjalankan tugasnya dan bahwa sanksi China menggarisbawahi "apa yang mereka lakukan terhadap mereka yang berbicara jujur melawan tipu daya mereka."
Tahun lalu Gilberto menyebut klaim China di Laut China Selatan sebagai "fiksi dan kebohongan terbesar" dan menunjuk Presiden China Xi Jinping dan para pendukungnya di dalam Partai Komunis China atas apa yang disebut sebagai kebijakan agresif dan ilegal Beijing.
Ia juga memimpin upaya untuk memperdalam keterlibatan pertahanan dan keamanan Manila dengan Amerika Serikat, sekutu perjanjian lama Filipina, termasuk dengan memperluas latihan tempur tahunan dengan pasukan AS yang sekarang mencakup patroli angkatan laut bersama dan latihan di Laut China Selatan.
Kemudian Gilberto juga telah memimpin upaya untuk menjalin perjanjian pasukan tambahan dengan negara-negara sahabat seperti Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru, yang menurutnya akan membantu meningkatkan pencegahan terhadap sikap agresif China.
Baca juga: China harap ASEAN tolak pihak luar saat negosiasi Laut China Selatan
"Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan di situs webnya keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya. Ia adalah salah satu orang yang paling terang-terangan di antara segelintir orang yang memusuhi China di Filipina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat.
Larangan untuk masuk ke wilayah bagi Gilberto Teodoro Jr., istri, dan anaknya, itu juga termasuk ke Hong Kong dan Makau. Pemerintah China juga tidak mengizinkan organisasi maupun individu di China untuk terlibat dalam transaksi jual-beli, kerja sama, atau aktivitas lain dengan Gilberto, istri, maupun anaknya.
Berdasarkan pengumuman dalam laman Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (11/6), alasan Gilberto dikenakan sanksi tersebut karena ia berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang China, merusak kepentingan sah China, dan menyabotase hubungan China-Filipina.
"Perilakunya yang sembrono akan menjadi bumerang dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya yang akan menanggung akibatnya," tambah Lin Jian.
Baca juga: AS-Filipina bahas upaya majukan perdamaian di Laut China Selatan
Lin Jian menyebut jika orang-orang seperti Gilberto dibiarkan terus-menerus merusak upaya kedua belah pihak untuk menstabilkan hubungan, pada akhirnya mereka akan merugikan kepentingan fundamental Filipina dan rakyatnya.
"Kami melihat bagaimana Gilberto terus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan China. Retorika dan tindakannya yang beracun tidak ada hubungannya dengan 'membela bangsanya'. Hal itu murni sandiwara politik untuk keuntungan politik yang egois," ucap Lin Jian.
Lin Jian menyebut justru provokasi yang tidak bertanggung jawab dan sembrono dari segelintir orang seperti dialah yang telah memperburuk perselisihan China-Filipina.
"Hal itu malah memperburuk hubungan bilateral, dan pada akhirnya akan membahayakan kepentingan Filipina dan rakyatnya," tegas Lin Jian.
Departemen Luar Negeri di Manila mengatakan menjatuhkan sanksi adalah hak prerogatif China, tetapi Filipina memandangnya sebagai "tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral."
"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita," kata Pemerintah Filipina.
Baca juga: Filipina kerahkan pesawat dan kapal usir kapal penelitian China
Gilberto yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023 merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan yang disengketakan maupun terkait isu Taiwan.
Ia pun berkomentar akan terus menjalankan tugasnya dan bahwa sanksi China menggarisbawahi "apa yang mereka lakukan terhadap mereka yang berbicara jujur melawan tipu daya mereka."
Tahun lalu Gilberto menyebut klaim China di Laut China Selatan sebagai "fiksi dan kebohongan terbesar" dan menunjuk Presiden China Xi Jinping dan para pendukungnya di dalam Partai Komunis China atas apa yang disebut sebagai kebijakan agresif dan ilegal Beijing.
Ia juga memimpin upaya untuk memperdalam keterlibatan pertahanan dan keamanan Manila dengan Amerika Serikat, sekutu perjanjian lama Filipina, termasuk dengan memperluas latihan tempur tahunan dengan pasukan AS yang sekarang mencakup patroli angkatan laut bersama dan latihan di Laut China Selatan.
Kemudian Gilberto juga telah memimpin upaya untuk menjalin perjanjian pasukan tambahan dengan negara-negara sahabat seperti Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru, yang menurutnya akan membantu meningkatkan pencegahan terhadap sikap agresif China.
Baca juga: China harap ASEAN tolak pihak luar saat negosiasi Laut China Selatan
