Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan panas. Di tengah ambisi pemerintah memperluas jangkauan program unggulan tersebut, muncul usulan agar pelaksanaannya dihentikan sementara saat masa libur sekolah.
Usulan itu datang dari Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, yang menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul belakangan tidak boleh dianggap remeh.
Charles menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait membengkaknya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG harus menjadi perhatian serius.
"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," kata Charles kepada awak media, Jumat (12/6/2026).
Sebelumnya, Zulhas mengungkap adanya lonjakan jumlah titik dapur MBG yang jauh melampaui proyeksi awal. Pembengkakan tersebut dikaitkan dengan dugaan praktik jual beli titik dapur.
Baca Juga: DPR Curigai Pemborosan Rp1 Triliun, Ribuan SPPG MBG Bakal Diaudit
Untuk wilayah di luar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), jumlah dapur MBG yang semula diproyeksikan sebanyak 21 ribu titik kini melonjak menjadi 27.877 titik.
Melihat kondisi tersebut, Charles menilai pemerintah perlu melakukan jeda pelaksanaan program untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai tujuan awal.
"Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Tak hanya soal anggaran, Charles juga menyoroti aspek keamanan pangan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, ia meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi.
"Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya," ucap dia.
Ia bahkan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap dapur-dapur yang terbukti bermasalah.
"Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," sambungnya.
Charles mengingatkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya langsung dirasakan oleh anak-anak. Menurutnya, hingga saat ini lebih dari 40 ribu anak disebut telah menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: 43 Juta Murid Kompak Minta MBG Dilanjutkan, Mendikdasmen: Dampaknya Sangat Positif
Karena itu, ia menegaskan keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibanding sekadar mengejar target jumlah penerima.
Ia menekankan bahwa tujuan utama MBG harus tetap berfokus pada peningkatan status gizi anak-anak Indonesia yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar pencapaian angka statistik semata.
"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," tambah dia.
