Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Marulina Dewi memastikan seluruh operasional infrastruktur kamera pengawas (CCTV) milik pemerintah daerah (pemda) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.
"Kami pastikan operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Marulina Dewai dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan media massa mengenai sejumlah CCTV di kawasan Bundaran HI yang dilaporkan tidak dapat diakses oleh masyarakat pada Jumat (12/6).
Marulina mengatakan gangguan terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Legislator DKI: CCTV harus digunakan untuk pemantauan aktif
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.
Marulina menambahkan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut, sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut, kata dia, tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal.
Baca juga: Kapolda Metro pastikan integrasi CCTV utamakan perlindungan privasi
"Kami pastikan operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Marulina Dewai dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan media massa mengenai sejumlah CCTV di kawasan Bundaran HI yang dilaporkan tidak dapat diakses oleh masyarakat pada Jumat (12/6).
Marulina mengatakan gangguan terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Legislator DKI: CCTV harus digunakan untuk pemantauan aktif
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.
Marulina menambahkan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut, sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut, kata dia, tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal.
Baca juga: Kapolda Metro pastikan integrasi CCTV utamakan perlindungan privasi
