INDONESIA saat ini sedang berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan terkait ujian kepercayaan publik.
Di balik narasi pertumbuhan ekonomi yang sering dipaparkan dengan angka-angka yang fantastis, terdapat realitas yang jauh terbalik di lapisan masyarakat bawah.
Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, beban pajak yang semakin memberatkan, hingga menyempitnya lapangan kerja menjadi potret keseharian yang jauh dari ilusi angka.
Ketika mahasiswa kembali turun ke jalan, seperti aksi unjuk rasa yang terjadi pada 12 Juni 2026, kita tidak sedang melihat gangguan ketertiban.
Kita sedang menyaksikan sebuah peringatan sosial yang berbunyi keras, bahwa ada jarak komunikasi yang jauh antara penguasa dan rakyatnya.
Dalam hitungan hari ke depan, respons pemerintah terhadap tuntutan ini akan menjadi penentu penting, apakah "peringatan" ini akan mereda melalui dialog yang bermartabat, atau justru berubah menjadi badai sosial yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan.
Baca juga: Koperasi Lapar, Sekolah Jadi Santapannya
Krisis kepercayaan ini tentunya tidak lahir secara tiba-tiba.
Ia adalah akumulasi dari kebijakan yang dirasakan kurang menyentuh realitas kebutuhan masyarakat dan komunikasi pemerintah yang cenderung terjebak dalam narasi tunggal.
Pemerintah cenderung ingin menonjolkan keberhasilan, sementara rakyat lebih peduli pada apa yang tersaji di meja makan mereka.
Ketika saluran komunikasi formal dirasa belum sepenuhnya mampu menampung aspirasi publik, masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, sering melihat aksi di ruang publik sebagai cara untuk menyampaikan gagasan secara lebih terbuka.
Melalui demonstrasi pada 12 Juni 2026, mereka mencoba membawa isu-isu strategis seperti efisiensi anggaran, peninjauan kembali program-program yang dianggap memerlukan kajian lebih dalam, seperti program Makan Bergizi Gratis atau Koperasi Desa Merah Putih, hingga harapan akan penguatan integritas penegakan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Liputan 6, 12/06/2026).
Segala bentuk tuntutan ini sejatinya merupakan peringatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali arah kebijakan agar lebih selaras dengan harapan publik.
Berbenah Bersama-samaDalam teori tata kelola pemerintahan, kejujuran adalah mata uang politik yang paling bernilai.
Merujuk pada argumen Ija Suntana dalam tulisannya yang berjudul ”Perlu Kejujuran Pemerintah” (Kompas.com, 12/06/2026), krisis ekonomi biasanya bukan penyebab utama sebuah pemerintahan jatuh, yang jauh lebih fatal adalah karena pemerintah gagal menjaga kepercayaan rakyat dan tidak mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
Sering kali ada kecenderungan untuk menyembunyikan masalah atau memberikan janji yang tidak realistis karena khawatir akan kepanikan.
