JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap yang menyeret pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara korupsi di Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, lembaga yang selama ini bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara justru terseret dalam perkara yang berkaitan dengan upaya menghilangkan atau memperkecil temuan audit.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim Edison dan sejumlah pihak lain.
Namun, penyidikan kemudian berkembang hingga mengungkap dugaan suap terhadap auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Temuan audit semestinya menyelamatkan uang negaraEks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, bagi pemerintah daerah, temuan BPK yang berpotensi membuat suatu instansi tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sesuatu yang sangat dihindari.
Baca juga: BPK Bakal Tindak Pegawai yang Terlibat Kasus Bupati Muara Enim
“Temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda,” kata Yudi kepada Kompas.com, Jumat (12/6/2026).
Dalam situasi tersebut, menurut dia, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan auditor yang tidak berintegritas.
“Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal. Sehingga alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara malah jadi ajang negosiasi untuk mendapatkan uang,” ujar Yudi.
Menurut dia, temuan audit yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan justru berpotensi berubah menjadi alat tawar-menawar.
Temuan yang semula dapat berdampak serius bagi pemerintah daerah, diduga dinegosiasikan agar diperkecil atau bahkan dihilangkan.
Dengan kata lain, yang diperjualbelikan bukan sekadar opini WTP, melainkan substansi hasil pemeriksaan yang seharusnya menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan negara.
Baca juga: Bupati Muara Enim Edison Terjerat Korupsi Lagi, Kali Ini Bersama ASN BPK
Desak pimpinan BPK lakukan “bersih-bersih”Melihat perkara yang menyeret auditor BPK dalam kasus Muara Enim, Yudi menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan internal.
“Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu,” ucap dia.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga auditor negara.
“Membersihkan BPK dari auditor nakal penting untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat,” kata Yudi.
Menurut dia, kepercayaan publik terhadap BPK menjadi modal penting karena lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam mengawasi penggunaan keuangan negara.
Yudi juga menyoroti mekanisme pemeriksaan di BPK yang dilakukan secara kolektif.
Ia mengaku khawatir praktik suap tidak hanya melibatkan satu orang auditor.
Baca juga: KPK Tahan ASN BPK dan Pihak Swasta Usai Jadi Tersangka Kasus Bupati Muara Enim Edison
“Dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain. Karena kerjanya mengaudit sebagai tim,” ujar Yudi.
Rotasi wilayah audit dinilai pentingSelain penguatan integritas auditor, Yudi memandang perlunya pembenahan dalam sistem kerja di lingkungan BPK.
“Integritas auditor BPK harus ditingkatkan serta rotasi wilayah audit juga penting,” katanya.
Rotasi tersebut dinilai diperlukan untuk menghindari terbentuknya hubungan yang terlalu dekat antara auditor dan pihak yang diperiksa, yang pada akhirnya berpotensi membuka ruang konflik kepentingan.
Yudi berharap tidak ada lagi praktik menjadikan hasil pemeriksaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Tentu kita berharap jangan lagi ada temuan ataupun status WTP dijadikan alat tawar mendapatkan uang,” ujar dia.
Baca juga: Bupati Muara Enim Edison Jadi Tersangka 2 Kasus Korupsi: Suap Pengadaan Barang dan Temuan BPK
Apalagi, dalam perkara Muara Enim, uang suap yang diduga diberikan kepada auditor BPK berasal dari pihak swasta.
“Apalagi ternyata uang suap didapatkan dari pengusaha,” kata Yudi.
