JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan siap menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pengusutan kasus dugaan suap terkait audit keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Komitmen itu disampaikan BPK menyusul penahanan lima aparatur sipil negara (ASN) BPK oleh KPK dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison.
"BPK berkomitmen untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis BPK dalam keterangannya dikutip, Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: BPK di Pusaran Kasus Korupsi Muara Enim: Ketika Penjaga Keuangan Negara Ikut Bermain
BPK menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK dalam menangani perkara tersebut.
Menurut lembaga itu, proses hukum yang berjalan merupakan bagian dari upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain mendukung proses penyidikan KPK, BPK memastikan akan memproses pegawai yang diduga terlibat dalam perkara tersebut melalui mekanisme internal.
"Kami akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)," tulis BPK.
BPK juga menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan integritas bagi seluruh pegawainya.
Baca juga: KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim
"BPK secara sistematis telah melakukan berbagai program manajemen integritas yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai BPK serta berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan," kata BPK.
Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap lima ASN BPK pada Selasa (9/6/2026) sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap Bupati Muara Enim Edison yang dilakukan sehari sebelumnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari sebagai tersangka dugaan suap terkait temuan audit BPK.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika Edison diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang memiliki temuan melebihi batas materialitas.
Baca juga: BPK Bakal Tindak Pegawai yang Terlibat Kasus Bupati Muara Enim
Atas perintah itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muara Enim Rusdi Hairullah meminta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani menemui pihak swasta bernama Augusz Dewanggara yang disebut dapat membantu mengurus LHP tersebut.
"Pada pertemuan tersebut, ABN (Abi Nurwardani) dan AGG (Augusz) melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK tersebut," kata Taufik.
Menurut Taufik, Augusz menyampaikan kebutuhan biaya untuk mengubah hasil audit sekitar Rp 1,6 miliar.
