Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor bupati sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim pada Jumat (12/6/2026). Penggeledahan merupakan penanganan kasus korupsi di salah satu kabupaten Sumatra Selatan ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas bupati dan rumah tersangka Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.
"Tim Penyidik KPK melakukan serangkaian tindakan penggeledahan pada sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan konstruksi perkara yang sedang ditangani," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Budi menyampaikan dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik menyita dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
"Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan," sambung Budi.
Budi menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan merupakan upaya penting dari penyidikan untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara. Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti.
Baca Juga
- KPK Ungkap Dugaan Bupati Muara Enim Minta Anak Buah Lobi BPK untuk Ubah Hasil Audit Keuangan
- Bupati Muara Enim Terjerat Dua Kasus
- Tersangka Kasus Suap BPK Muara Enim Total Jadi 5 Orang
Melalui langkah ini, kata dia, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel.
"Penggeledahan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menelusuri secara menyeluruh aliran peristiwa, peran para pihak, serta aspek-aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan pembuktian perkara di proses penegakan hukum berikutnya," pungkasnya.
Kasus Muara Enim
Mulanya kasus ini terkuak di permukaan publik dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Senin (8/6/2026). Kasus pertama adalah dugaan suap dari PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA) selalu pihak swasta kepada ASN di Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati Muara Enim, Edison.
Pemberian uang senilai Rp500 juta agar PT MSA dapat terpilih kembali menangani proyek pemerintah Pemkab Muara Enim. Adapun dugaan korupsi pengadaan barang/jasa terkait smart board TV.
Pada perkara ini KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.
KPK melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan OTT pada Rabu (10/6/2026). KPK menemukan bahwa ASN Pemkab memberikan uang kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatra Selatan. Uang diberikan untuk memanipulasi hasil audit BPK atas temuan nilai material melebihi batas terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.
Terdapat permintaan fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagi anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.
Dari hasil pengembangan penyidikan ini, KPK kembali menetapkan Edison dan Cory Erin Hardi, serta satu tersangka baru bernama Fika selaku Direktur PT MSA di mana ketiganya sebagai pemberi.
Kemudian dia tersangka baru adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari (TTN) dan pihak swasta bernama Augusz Dwianggara (AGG) sebagai penerima.
