PADA 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Dalam edisi cetaknya pada 16 Mei 2026, artikel itu muncul dengan judul “Archipelagoing fast”.
Pokok kritiknya tajam: Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu boros secara fiskal, terlalu intervensionis secara ekonomi, dan terlalu dekat dengan bayang-bayang otoritarianisme, terutama karena meningkatnya peran militer dalam kehidupan publik.
Publik Indonesia tidak mengetahui bahwa Prabowo menjawab artikel tersebut secara langsung. Pada 10 Juni 2026, The Economist memuat surat jawaban Prabowo di rubrik Letters dengan judul “President Prabowo Subianto responds to our recent briefing”.
Karena artikel itu berada di website The Economist yang sebagian besar hanya dapat diakses pelanggan, banyak orang Indonesia mungkin tidak menyadari bahwa Presiden Indonesia bukan hanya dikritik media internasional, tetapi juga menjawab kritik itu di forum yang sama.
Jawaban Prabowo penting bukan hanya karena ia membela kebijakannya, tetapi karena ia mencoba membingkai ulang dua isu besar yang sedang melekat pada pemerintahannya: demokrasi dan militerisme. Dua isu ini menjadi jantung kritik The Economist.
Namun, dalam jawabannya, Prabowo berusaha mengatakan bahwa pemerintahannya tidak sedang menjauh dari demokrasi, melainkan sedang mencari bentuk demokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat.
Tentang demokrasi, Prabowo menyatakan bahwa ia percaya pada demokrasi. Demokrasi, menurut dia, tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia.
Baca juga: MBG: Salah Kaprah Konsep Negara Hadir
Ia mengingatkan bahwa dirinya mengikuti proses demokrasi berkali-kali: ikut kontestasi politik sejak 2004, kalah berulang kali, dan baru menang pada 2024.
Dengan kata lain, ia hendak menunjukkan bahwa legitimasinya bukan diperoleh melalui jalan pintas, melainkan melalui proses Pemilu yang panjang, melelahkan, dan terbuka.
Argumen ini penting karena kritik terhadap Prabowo hampir selalu kembali pada masa lalunya sebagai mantan perwira tinggi TNI.
Kecurigaan terhadap gaya kepemimpinan yang terlalu keras, terlalu terpusat, atau terlalu militeristik memang tidak muncul dari ruang kosong.
Namun, jawaban Prabowo kepada The Economist menunjukkan bahwa ia sadar betul bahwa masa lalunya menjadi lensa utama yang dipakai banyak pihak untuk membaca pemerintahannya.
Karena itu, ia merasa perlu menegaskan: Indonesia adalah demokrasi dan akan tetap menjadi demokrasi.
Namun, pernyataan seperti itu tentu tidak boleh berhenti sebagai retorika. Justru karena Prabowo telah menyatakan komitmen demokratisnya secara terbuka di hadapan media internasional, maka komitmen itu harus menjadi standar untuk menilai pemerintahannya sendiri.
Bila demokrasi adalah sistem terbaik, maka kritik harus tetap hidup. Parlemen harus tetap bermakna. Pers harus tetap bebas. Penegakan hukum harus tetap adil. Dan kekuasaan eksekutif harus tetap dibatasi oleh institusi.
Di sinilah jawaban Prabowo menarik. Ia tidak menolak kritik sebagai gangguan. Ia justru mengatakan bahwa kritik adalah sesuatu yang sehat dan penting dalam demokrasi.
Ini berbeda dengan kecenderungan banyak pemimpin yang melihat kritik sebagai serangan terhadap negara.
Dalam artikelnya, The Economist menggambarkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi yang makin sempit.
Jawaban Prabowo mencoba membalas kekhawatiran itu dengan pesan bahwa demokrasi tidak harus berarti polarisasi permanen, permusuhan politik tanpa akhir, atau kelumpuhan pemerintahan.
