Bisnis.com, BANDUNG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat memberikan peringatan terhadap maraknya fenomena doom spending atau perilaku belanja kompulsif di kalangan generasi muda sebagai pelarian dari tekanan ekonomi.
Tren ini bisa menjadi pemicu utama melonjaknya angka penggunaan pinjaman online (pinjol) serta layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di wilayah tersebut.
Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengungkapkan terdapat disparitas yang tajam antara pertumbuhan perbankan konvensional dan platform teknologi finansial (fintech).
Berdasarkan data OJK, jumlah rekening pinjaman pada layanan fintech di Jawa Barat kini telah menyentuh angka hampir 8 juta rekening. Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah rekening di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang hanya mencapai 700.000 meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun.
"Ini fenomena yang sedang tren di kalangan generasi muda karena faktor FOMO (Fear of Missing Out) dan YOLO (You Only Live Once), sehingga mereka sangat aktif melakukan pinjaman. Bayangkan, BPR yang sudah lebih dari 40 tahun hanya memiliki 700.000 rekening, sementara fintech yang baru beberapa tahun sudah mencapai 7,9 juta rekening," ujar Darwisman dalam seminar literasi keuangan di Universitas Islam Bandung (Unisba), Jumat (12/6/2026).
OJK menilai perilaku doom spending muncul akibat rendahnya literasi keuangan, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pola konsumsi yang dipaksakan tanpa perencanaan matang tersebut sering kali berujung pada jeratan utang yang merugikan.
Baca Juga
- Laba Industri Pinjol RI Tembus Rp960 Miliar, Naik 71% per April 2026
- Identitas Dicuri, Mahasiswi di Majalengka Terseret Tagihan Pinjol Puluhan Juta
- OJK: Ada 19 Pinjol Terjebak Kredit Macet di Atas 5% per April 2026
"Tadi istilahnya checkout dulu, bayarnya mikir belakangan. Ketika keinginan lebih ditonjolkan daripada kebutuhan, inilah yang memicu orang memaksakan pinjam tanpa berpikir panjang. Dampak sosialnya sangat luar biasa," lanjutnya.
Selain faktor gaya hidup, dinamika ekonomi global seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi turut memengaruhi daya beli masyarakat.
Kondisi ini menuntut generasi muda untuk lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran dan menahan diri dari konsumsi yang tidak mendesak.
Ia mengingatkan setiap tunggakan pinjaman, sekecil apa pun nominalnya, akan tercatat secara otomatis dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau OJK Checking. Catatan kredit yang buruk dipastikan akan menghambat akses individu ke lembaga keuangan formal di masa depan, termasuk saat ingin mengakses modal usaha atau mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
"Pesan saya, tolong tahan dulu untuk pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai pinjaman di BNPL maupun pinjol mengalami kendala, karena satu rupiah pun masuk dalam laporan SLIK. Jika track record sudah tidak baik, akan sulit ke depannya," tegasnya.
Senada dengan OJK, Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Harits Nu'man menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa di tengah masifnya era digitalisasi.
Hal ini dilakukan untuk membentengi sivitas akademika dari ancaman pinjol ilegal hingga fenomena belanja berlebihan.
"Jangan hanya berpikir manfaat, tetapi juga harus berpikir dampak. Inilah peran literasi keuangan dilakukan agar masyarakat paham mana yang betul-betul aman untuk bertransaksi. Tadi disampaikan, paylater saja itu belum dipahami apa dampaknya ke depan," ujar dia.
Iapun mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam arus transaksi online yang justru merugikan masa depan mereka.
Rasa ingin tahu yang besar terhadap tren baru diharapkan tidak menjadi bumerang bagi generasi yang sebenarnya sudah melek teknologi tersebut.
"Jangan sampai ke-fomo-an ini memberikan dampak negatif terhadap para generasi Z yang sebetulnya lebih melek terhadap teknologi. Mudah-mudahan dengan adanya literasi ini mereka punya gambaran dampaknya seperti apa, kemudian mengikuti norma yang ada untuk melakukan transaksi," jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, OJK Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, terus diperkuat guna mewujudkan target Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang cerdas finansial.
