REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur untuk mengakomodasi tingginya minat investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan.
Pembahasan perluasan dilakukan melalui rapat koordinasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang digelar di KEK Gresik, Jumat (12/6/2026). Rapat dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah mendukung penuh perluasan kawasan tersebut agar peluang investasi yang sudah ada dapat segera direalisasikan.
“Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja,” kata Susiwijono dalam keterangan, Sabtu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut dia, kebutuhan perluasan kawasan menunjukkan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Indonesia, khususnya di KEK Gresik yang menjadi salah satu kawasan industri terintegrasi unggulan.
Sejak ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, kawasan tersebut mencatat pertumbuhan investasi yang signifikan. Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif di KEK Gresik mencapai Rp113,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp108,2 triliun merupakan investasi yang masuk setelah kawasan memperoleh status KEK.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, KEK Gresik telah menyerap 45.860 pekerja. Lebih dari 44 ribu di antaranya merupakan lapangan kerja yang tercipta setelah penetapan kawasan sebagai KEK.
Pemerintah menilai perluasan kawasan penting untuk memperkuat ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi sekaligus mendukung pengembangan energi hijau. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan agar proses perencanaan tata ruang dan perizinan dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian, perluasan KEK Gresik diharapkan segera terealisasi dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
