Demonstrasi mahasiswa mengkritisi kondisi bangsa yang terjadi di sejumlah kota mengindikasikan keresahan yang mendera masyarakat luas. Persoalan ekonomi menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam orasi orasi yang disampaikan para demonstran. Lantas, apakah benar tekanan ekonomi kian memberatkan bagi masyarakat?
Pada Jumat (12/6/2026), sejumlah kelompok mahasiswa menggelar aksi demo di sekitar bundaran Hotel Indonesia dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Para demonstran itu antara lain tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) dan BEM Universitas Pancasila.
Ada sejumlah tuntutan yang diserukan para mahasiswa, seperti stop pemborosan anggaran, turunkan harga kebutuhan pokok, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga hentikan militerisme di ranah sipil.
Menurut Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan, hal yang disampaikan pemerintah tak sesuai dengan realitas di tengah masyarakat. Ekonomi bagus di atas kertas, tetapi harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat sekarat dihajar pajak (Kompas.id, 12/6/2026).
Pada hari yang sama, ratusan mahasiswa juga berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Massa aksi mayoritas adalah mahasiswa Universitas Diponegoro yang memulai orasinya menjelang sore hari. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi, bahkan meminta menghentikan, program MBG dan mengalihkan anggarannya untuk program lain yang dinilai lebih mendesak, seperti subsidi bahan bakar minyak.
Salah satu demonstran, Michelle, mengkritik program MBG yang perlu dihentikan. Menurut Michelle, program tersebut menyerap anggaran yang sangat besar, belum menjangkau semua sasaran, dan masih menyisakan persoalan terkait kualitas layanan (Kompas.id, 12/6/2026).
Sehari sebelumnya, demonstrasi serupa berlangsung di Kota Bandung, tepatnya di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung, seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Komputer Indonesia, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Aksi ini juga diikuti oleh organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi tersebut menuntut pemerintah menghentikan program MBG dan mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam beberapa pekan terakhir (Kompas.id, 11/6/2026).
Ainul Mardhyah, Koordinator FMN Bandung Raya, meminta agar program MBG dihentikan karena turut menyedot anggaran pendidikan. Ia juga mendesak presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonom dengan memperkuat nilai tukar rupiah, menahan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM).
Survei Litbang ”Kompas”
Seruan mahasiswa tersebut hampir serupa dengan temuan survei Litbang Kompas yang dilakukan secara nasional pada April lalu. Sekitar 56 persen responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk. Bahkan, jika disandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk.
Pada Januari 2026, responden yang menilai kondisi buruk itu masih di kisaran 46 persen. Namun, tiga bulan berselang, jumlah responden yang merasakan situasi tersebut melonjak sekitar 10 persen.
Ada sejumlah indikator yang menggambarkan situasi saat ini memang tidak sebaik awal tahun. Indikasinya terlihat dari pengakuan responden yang menyatakan adanya perubahan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.
Pada survei Januari 2026, jumlah responden yang menyatakan penghasilannya menurun ada sekitar 25 persen. Terdiri dari 2,4 persen penurunan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 23,2 persen lainnya karena usaha yang melambat.
Pada survei April lalu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5 persen. Rinciannya, hampir 2 persen karena terkena PHK dan 30-an persen lainnya karena usaha lesu. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian relatif melambat sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas.
Situasi demikian tentu saja akan berdampak pada stabilitas ekonomi setiap keluarga di Indonesia. Pada kondisi terkini, mayoritas responden menyatakan ekonomi keluarganya dalam fase yang tidak stabil. Hampir 48 persen responden mengakui ekonomi keluarganya tengah tidak menentu, 4 persen lainnya dalam situasi yang bergejolak, dan hampir 4 persen lainnya lagi dalam kondisi kritis.
Ironisnya, dalam situasi ekonomi yang relatif tidak stabil ini, mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki cadangan dana darurat ataupun tabungan guna memitigasi apabila kondisi ekonomi kian suram. Relatif masih minim sekali responden yang memiliki persiapan tabungan untuk menghadapi masa sulit, yakni hanya sekitar 37 persen.
Selebihnya, hampir 60 persen responden tidak memiliki persiapan dari segi finansial. Hal ini mengindikasikan tingginya risiko kerentanan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Pada saat bersamaan terjadi fenomena kenaikan harga-harga secara umum akibat krisis geopolitik, pelemahan kurs rupiah, keluarnya investasi asing, dan alokasi anggaran kebijakan yang relatif belum tepat sasaran sehingga kondisi ekonomi nasional penuh ketidakpastian. Masyarakat dibayangi sejumlah kekhawatiran yang kemungkinan akan semakin memberatkan beban hidupnya.
Salah satu yang paling banyak diutarakan para responden adalah kenaikan harga bahan pokok. Pada survei April lalu, jumlah responden yang mengkhawatirkan hal ini hampir menyentuh 40 persen. Padahal, pada survei awal 2026, kekhawatiran responden terhadap kenaikan harga bahan pokok itu masih di kisaran 16 persen. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan kenaikan harga pangan merupakan salah satu faktor yang relatif paling dirasakan masyarakat luas.
Kekhawatiran itu terkonfirmasi dari laporan BPS tentang inflasi bulanan pada April lalu yang menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami lonjakan inflasi tahunan (year on year) sebesar 3,06 persen. Besaran ini melampaui rata-rata lonjakan inflasi umum yang naik 2,42 persen. Andil inflasi kelompok makanan pada April lalu merupakan yang terbesar dari kelompok lainnya dengan kontribusi hingga 0,90 persen.
Lonjakan harga makanan tersebut masih berlangsung hingga kini. Bahkan, pada laporan inflasi bulanan BPS Mei lalu, besarannya kian meningkat dari bulan sebelumnya. Pada Mei 2026, laju inflasi kelompok makanan secara tahunan naik sebesar 4,49 persen atau terpaut cukup jauh dengan inflasi umum yang tumbuh 3,08 persen. Andil inflasi makanan masih tercatat paling besar pada Mei lalu dengan kontribusi hingga 1,43 persen.
Dari uraian tersebut terlihat tekanan ekonomi yang tergambar dalam laporan inflasi itu juga turut dirasakan masyarakat secara luas yang terjaring dalam survei Litbang Kompas. Jadi, bisa dikatakan, tekanan ekonomi, khususnya terkait dengan harga pangan yang berlangsung saat ini, akan semakin memberatkan apabila tidak segera dikendalikan pemerintah.
Dalam situasi ekonomi yang relatif berat seperti saat ini, tak banyak yang bisa dilakukan masyarakat selain bertahan dan terus bekerja atau berusaha dengan segala keterbatasannya guna memperoleh penghasilan. Pasalnya, risiko pendapatan yang menurun semakin besar karena dari sisi dunia ada potensi penurunan permintaan seiring pelemahan daya beli. Akibatnya, banyak usaha yang rentan tutup dan berujung pada PHK sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran dan risiko kemiskinan.
Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan hingga Mei 2026, jumlah PHK telah mencapai 23.470 orang. Jumlah ini kemungkinan akan semakin membesar apabila pemerintah tidak mampu mendorong pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat secara akseleratif.
Oleh karena itu, wajar jika sebagian besar responden survei Litbang Kompas pada April lalu, selain khawatir terhadap kenaikan harga bahan makanan, juga mengkhawatirkan pendapatan usaha yang turun (12,9 persen) dan kehilangan atau kesulitan mencari pekerjaan (10 persen).
Khusus terkait sumber pendapatan, keluhan terhadap sulitnya mendapat pekerjaan kian terasa berat dari waktu ke waktu. Pada survei Januari lalu, keluhan terhadap sulitnya mencari pekerjaan diakui oleh sekitar 65 persen responden. Namun, pada April 2026, responden yang menyatakan sulitnya meraih pasar kerja melonjak hampir mencapai 78 persen.
Berdasarkan statistik Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, jumlah pekerja informal semakin meningkat menjadi 59,42 persen dari laporan Februari 2025 yang sebesar 59,40 persen. Sebaliknya, pada periode yang sama pekerjaan formal justru susut dari 40,60 persen pada tahun 2025 menjadi 40,58 persen pada tahun ini. Hal demikian menunjukkan pekerjaan informal menjadi ruang usaha bagi masyarakat karena terbatasnya lapangan pekerjaan formal.
Ironisnya, angkatan kerja berpendidikan tinggi setara sarjana pun kian sulit meraih pekerjaan formal. Jika tahun 2024, angka pengangguran terbuka level sarjana sebesar 5,63 persen, kini tahun 2026 mencapai 6,13 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja setingkat sarjana, sekitar 6 orang menganggur pada tahun ini. Kondisi demikian telah berlangsung sejak tahun 2025.
Dari deskripsi sejumlah data tersebut terlihat bahwa seruan para mahasiswa yang berdemonstrasi saat ini merupakan salah satu kanalisasi terhadap berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah harus mendengarkan hal ini karena suara mahasiswa turut melantangkan suara rakyat. Dan, suara raktyat adalah suara Tuhan, vox populi, vox Dei. (LITBANG KOMPAS)
