jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) mengingatkan bahwa transformasi kesehatan nasional tidak boleh berhenti pada kebijakan, digitalisasi, maupun pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher, menegaskan keberhasilan transformasi kesehatan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu.
BACA JUGA: Sebelum Ada MBG, Bung Karno Sudah Taruh Perhatian ke Gizi & Kesehatan Anak
"Tantangan terbesarnya bukan bagaimana berubah lebih cepat, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perubahan itu."
"Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," kata Cashtry pada PIFKI IV dan peringatan HUT Ke-6 LAFKI di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/6).
BACA JUGA: BRIN dan Kemenkes Kuatkan Kolaborasi Riset Kesehatan Nasional
Menurut Cashtry, banyaknya kebijakan maupun teknologi yang diterapkan tidak otomatis menjadi indikator keberhasilan transformasi kesehatan.
Dia menilai ukuran utama keberhasilan tetap terletak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
BACA JUGA: Hari Kesehatan Nasional, Unicharm-IBI Gelar Kegiatan Sosial di Bogor
Dalam forum yang mengangkat tema Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal itu, Cashtry juga menyoroti perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan.
Menurut dia, kemajuan teknologi harus tetap dibarengi dengan pendekatan yang mengedepankan empati kepada pasien.
"AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati."
"Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan," ujarnya.
Dia menambahkan masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang tepat.
PIFKI IV yang dirangkaikan dengan HUT Ke-6 LAFKI dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan dari seluruh Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum LAFKI dr. Benny H. Tumbelaka mengatakan enam tahun perjalanan organisasi menjadi fondasi penting untuk memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien.
"Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," kata Benny.
Dalam kesempatan tersebut, LAFKI juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Sucofindo sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam peningkatan mutu, tata kelola, dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
Rangkaian peringatan HUT Ke-6 LAFKI juga diisi kegiatan bakti sosial kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Narmada, Lombok Barat, berupa skrining kesehatan, konsultasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, LAFKI menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan modernisasi sistem, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jateng-DIY Capai 41,5 Juta Jiwa
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
