Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekhawatiran ini muncul di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berada di level tinggi.
"Kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung, karena ini sangat berkaitan dengan risiko badai PHK yang akan terjadi di Indonesia," ujarnya dalam Program Headline News Metro TV, Sabtu 13 Juni 2026.
Andi Gani menyebut sedikitnya sembilan perusahaan yang tergabung dalam serikat pekerja naungan KSPSI tengah menghadapi kesulitan produksi akibat meningkatnya biaya bahan baku impor. Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan mulai mempertimbangkan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
"Ini sangat berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan kabar sembilan anggota SPSI, sembilan perusahaan besar mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya impor dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau," kata Andi.
Baca Juga :
Tak Masuk Kabinet Prabowo, KSPSI Fokus Kawal UU Ketenagakerjaan BaruHingga penutupan perdagangan 12 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.779 per dolar Amerika Serikat (USD). Meski lebih baik dibandingkan saat memasuki level Rp18 ribu per USD, posisi tersebut masih memberikan tekanan terhadap industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Menurut Andi, sektor industri berbasis impor menjadi yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah. Jika tekanan kurs berlangsung dalam jangka panjang, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Karena itu, KSPSI meminta pemerintah segera melakukan intervensi dan memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi para pekerja dari ancaman PHK.
