jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi keterlibatan TNI dan ASN dalam Komponen Cadangan (Komcad) untuk menjaga demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6).
Koalisi memandang mobilisasi militer dalam demonstrasi menjadi opsi terakhir ketika aparatur sipil tak mampu menangani situasi.
BACA JUGA: Tentara Mengadang Massa Demo Mahasiswa 12 Juni Viral di Medsos, Brigjen Nas Merespons
"Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru," kata koalisi dalam keterangan pers yang disampaikan Ketua YLBHI Muhammad Isnur dikutip Sabtu (13/6).
Koalisi juga memandang langkah pengerahan anggota Komcad menjaga demonstrasi menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan pembentukan.
BACA JUGA: Ingin Mendompleng Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap
Dalam sistem pertahanan negara, ujar koalisi, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan memperkuat komponen utama menghadapi ancaman negara.
"Oleh karena itu, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas," ungkap koalisi.
Kabar pengerahan anggota Komcad menjaga demonstrasi menyeruak setelah terbit surat Kemhan pada 11 Juni 2026 nomor B/752/VI/2026/BACADNAS.
Surat itu memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN yang tergabung dalam Komcad dari berbagai kementerian mengikuti Apel Siaga di Kemhan pada 12 Juni 2026.
Koalisi menuturkan Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter jelas.
"Kami memandang mobilisasi Komcad yang dilakukan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni ini adalah kekeliruan fatal, apalagi hal tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa," demikian pernyataan mereka.
Adapun, koalisi yang menyatakan sikap berasal dari IMPARSIAL, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, YLBHI, KontraS, WALHI, AJI Indonesia, Raksha Initiative, DeJure, Indonesia Risk Center (IRC), HRWG, ICJR, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, AJI Jakarta, PBHI, hingga Setara Institute.
Koalisi juga memandang pengerahan anggota Komcad menjaga demonstrasi mahasiswa pada Jumat kemarin ilegal.
Sebab, pengerahan tak memiliki parameter jelas. Semisal, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang dengan negara lain seperti tertuang dalam UU PSDN.
"Kami memandang mobilisasi Komcad pada tanggal 12 Juni hari ini adalah mobilisasi yang ilegal," demikian pernyataan koalisi.(ast/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Aristo Setiawan
