Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, SMK, dan SKh negeri tahun 2026 berjalan secara transparan dan akuntabel. Proses seleksi kali ini juga dijamin bebas dari praktik titip-menitip calon peserta didik dari pihak mana pun.
"Sistemnya sudah ada. Kita ikuti alur nya sebagaimana yang sudah ditentukan. Tidak boleh ada siapa pun yang mencoba mengikuti di luar mekanisme yang ada," tegas Gubernur Banten, Andra Soni, dilansir dari Antara, Sabtu, 13 Juni 2026.
Andra Soni juga menginstruksikan agar panitia di masing-masing sekolah menjalin komunikasi yang transparan dan proaktif dengan masyarakat. "Pemahaman warga terkait teknis pendaftaran yang masih beragam harus dijawab dengan pendampingan, bukan dengan memanfaatkan celah di luar prosedur resmi," jelasnya.
Baca Juga :
Gubernur Banten Minta Kepala Sekolah Tolak Titipan Murid BaruLebih lanjut, Pemprov Banten telah mendesain SPMB 2026 ke dalam enam jalur penerimaan yang terukur dan terintegrasi untuk mencegah potensi penyimpangan dan menjamin keadilan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya jalur domisili lingkungan yang diprioritaskan untuk calon siswa terdekat dari sekolah.
Selain itu, terdapat jalur domisili wilayah yang mencakup kecamatan terdekat dengan sekolah, jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, serta jalur prestasi akademik yang menggunakan nilai rapor sebagai indikator seleksi.
Ilustrasi foto sejumlah siswa SD mengikuti kegiatan hari pertama sekolah di Kota Serang, Banten, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Desi Purnama Sari)
Pemprov Banten juga menyediakan jalur prestasi non-akademik bagi siswa berprestasi di bidang seni dan olahraga, serta jalur mutasi yang diperuntukkan bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.
"Dengan penerapan enam jalur resmi yang proporsional tersebut, kami berharap masyarakat dapat mengikuti seluruh tahapan SPMB dengan tenang, percaya pada sistem, dan tidak mencoba menitipkan anaknya melalui jalur-jalur yang tidak sah," ujarnya.
