BANDUNG (Realita)- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin sekolah swasta gratis bagi warga Jabar yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri.
Jaminan finansial itu menyusul kisruh SPMB pasca-penerapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang menyingkirkan banyak calon siswa dari kuota sekolah negeri.
Baca juga: Dedi Mulyadi Perintahkan Kadisdik Jabar Jelaskan Langsung ke Orang Tua Soal Glitch PCMB SPMB 2026
“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta,” kata Dedi, sapaan akrabnya, di Bandung, Jumat (12/6/2026).
Dedi menyebut program ini sebagai solusi konkret atas keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri. Pemprov Jabar akan menggaransi aspek finansial bagi warga terdampak, khususnya dari klaster ekonomi rentan, agar tetap bisa bersekolah di sektor privat.
Gubernur mengakui luapan kemarahan orang tua yang anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri bukan salah warga, melainkan potret kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan merata.
Pernyataan itu disampaikan usai viral video orang tua murid mengamuk di kantor Dinas Pendidikan Jabar karena anaknya terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” terang Dedi.
Menurutnya, pemerintah daerah hingga kini belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke sekolah milik pemerintah.
Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bayar Warga Rp50 Ribu per Hari untuk Pulihkan Hutan Rusak
“Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya,” ucap Dedi.
Dedi menjelaskan ketatnya persaingan SPMB diperparah pendaftar dari luar pemetaan wilayah yang ikut mendaftar ke sekolah tertentu. Akibatnya, calon siswa setempat tergeser peringkatnya.
“Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Alhasil anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri,” katanya.
Terkait aksi protes di Disdik Jabar, Dedi menyebut orang tua bersangkutan sempat menolak memberi identitas anak dan sekolah tujuan saat hendak dibantu petugas.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Sudah Dua Kali Melarang, Pesta Rakyat Pernikahan Anaknya Berujung Petaka
“Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.
Menanggapi desakan publik mengembalikan sistem penerimaan berbasis Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian agar lebih sederhana, Dedi mengaku sejalan. Namun ia mengingatkan regulasi penerimaan siswa adalah domain pemerintah pusat.
“Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian,” ujarnya.
“Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” seloroh Dedi.(lis)
Editor : Redaksi
