Pemerintah mulai memetakan arah ekonomi Indonesia untuk tahun 2027 dengan target yang lebih ambisius. Di tengah dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memastikan satu hal tetap tidak berubah, yakni disiplin fiskal tidak boleh dikorbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga defisit anggaran dan rasio utang negara dalam batas aman sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun berbagai program pembangunan dan investasi terus dipacu.
"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa strategi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan dilakukan dengan membiarkan kondisi fiskal keluar jalur.
Dalam kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah bersama DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Angka tersebut diproyeksikan menjadi batu loncatan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Baca Juga: Disorot Media Asing, Prabowo: Kami Telah Bekerja Keras Memenuhi Janji
Untuk mewujudkan target itu, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga investasi. Peran berbagai instrumen strategis seperti Danantara juga akan dimaksimalkan, disertai perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.
Meski agresif mengejar pertumbuhan, pemerintah tetap menetapkan defisit anggaran pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menjelaskan pembiayaan defisit tersebut akan dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan agar mampu mendukung pembangunan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga akan memperkuat berbagai sumber pembiayaan alternatif. Menurut Purbaya, peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund (SWF) akan dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan nasional.
Pemerintah juga menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer guna memperkuat ketahanan APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Tak hanya itu, pemerintah dan DPR turut menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi untuk 2027. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Sementara itu, suku bunga Surat Utang Negara tenor 10 tahun ditargetkan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Baca Juga: MBG Tak Boleh Disetop Meski Diserang Bertubi-tubi: Itu Sama Saja Prabowo Langgar Janji
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah juga memasang target yang lebih tinggi. Batas bawah target penerimaan negara dinaikkan dari sebelumnya 11,82 persen menjadi 12,01 persen terhadap PDB. Sedangkan batas atas target penerimaan negara untuk 2027 tetap dipertahankan pada level 12,40 persen terhadap PDB.
Dengan kombinasi target pertumbuhan yang lebih agresif namun tetap menjaga disiplin anggaran, pemerintah berharap ekonomi Indonesia dapat terus melaju tanpa mengorbankan stabilitas fiskal yang selama ini menjadi salah satu fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.
