JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan partainya memperjuangkan penghapusan seluruh bentuk ambang batas atau threshold dalam sistem pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pernyataan itu disampaikan Anis saat menanggapi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satu isunya berkaitan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Baca juga: 5 Prioritas dalam Revisi UU Pemilu: Ambang Batas hingga Anti-politik Uang
"Partai Gelora secara prinsip memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk threshold, baik untuk pusat maupun untuk daerah, sebagaimana threshold untuk pilpres sudah dihapus," kata Anis ditemui di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2026).
Sikap tersebut disampaikan di tengah pembahasan revisi UU Pemilu di DPR yang tengah mencari formulasi baru terkait ambang batas parlemen menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu, Sudah Siapkan Konsep dan Kajian
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan revisi UU Pemilu akan mencari titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian dan prinsip keterwakilan suara rakyat.
Menurut Khozin, DPR dan pemerintah sedang mencari titik temu antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kebutuhan menjaga efektivitas sistem presidensial.
Baca juga: DPR Pastikan Hati-hati dalam Membahas Revisi UU Pemilu Agar Tak Digugat ke MK
Selain menyoroti isu ambang batas pemilu, Anis juga menjelaskan pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) yang diikuti anggota legislatif Partai Gelora dari berbagai daerah.
Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan program rutin DPP Partai Gelora yang bertujuan meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.
"Ini adalah program Bimtek yang dilakukan DPP untuk seluruh anggota legislatif kita dari daerah yang jumlahnya ada 73 orang. Satu di antaranya adalah anggota DPRD Provinsi dari Papua, tetapi ada lima yang berhalangan hadir pada kesempatan ini," ujar Anis.
Baca juga: Eks Ketua KPU: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sisakan 5 Ketidakadilan
Menurut dia, para peserta merupakan generasi pertama kader Partai Gelora yang berhasil menembus parlemen daerah sejak partai tersebut berdiri.
Anis mengakui sebagai partai baru, Gelora masih menghadapi tantangan dalam hal logistik dan sumber daya politik.
Namun, ia meyakini persoalan tersebut dapat diatasi apabila partai memiliki gagasan yang kuat dan kader-kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan.
Baca juga: Eks Ketua KPU: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sisakan 5 Ketidakadilan
"Sebagai partai baru, Partai Gelora pasti menghadapi persoalan besar dalam logistik. Tetapi kita punya keyakinan bahwa apabila kita punya ide dan punya orang yang hebat, yang punya bakat sebagai leader, saya yakin insyaallah isu logistik ini akan mengikuti," kata dia.
Anis menegaskan kekuatan utama partai politik seharusnya terletak pada narasi dan kepemimpinan, bukan semata-mata pada besarnya sumber daya yang dimiliki.
"Partai itu diniatkan untuk menjadi mesin perubahan dalam masyarakat. Ini adalah mesin perubahan sosial yang seharusnya kekuatan utama partai itu ada pada narasi dan leadership-nya," ujarnya.
Baca juga: Eks Ketua KPU: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sisakan 5 Ketidakadilan
Ia berharap 73 anggota legislatif Partai Gelora yang saat ini duduk di DPRD dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan partai dan membantu mewujudkan target peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
"Mudah-mudahan generasi pertama ini menjadi fondasi atau sumber kekuatan baru bagi Partai Gelora untuk memenangkan Pemilu 2029 yang akan datang," kata Anis.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
