Dia merujuk data bahwa subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 saja sebenarnya telah menyentuh angka Rp153,1 triliun.
IDXChannel - Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini berisiko pembangkakan fiskal.
Hal ini dikatakan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, lonjakan harga ini menempatkan pemerintah pada posisi fiskal yang sangat rentan.
Mengingat belanja subsidi dan kompensasi energi terus merangkak naik secara signifikan di paruh pertama tahun ini, risiko perpindahan konsumsi massa dapat mempersempit ruang gerak anggaran negara.
"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN," kata Achmad saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (13/6/2026).
"Artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," katanya.
Dia merujuk data bahwa subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 saja sebenarnya telah menyentuh angka Rp153,1 triliun.
Dengan kuota Pertalite tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, tantangan utama kini terletak pada menjaga volume tersebut agar tidak jebol akibat beralihnya pengguna Pertamax yang konsumsi tahunannya berkisar antara 6,4 hingga 7 juta kiloliter.
Achmad melakukan simulasi dampak fiskal dengan memperhitungkan beban implisit negara sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter untuk setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan.
Jika migrasi konsumen mencapai level 20 persen, maka akan ada tambahan volume Pertalite sebesar 1,3 juta kiloliter yang setara dengan tambahan beban negara berkisar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.
Potensi pembengkakan anggaran akan semakin liar jika angka migrasi terus meningkat melampaui prediksi awal pemerintah. Kondisi ini diprediksi akan menjadi beban nyata bagi kas negara, terutama jika kelas menengah secara masif mulai mengubah pola konsumsi energinya demi efisiensi pribadi.
"Dalam skenario berat, ketika 60 persen pengguna berpindah, tambahan beban dapat menembus Rp11,5 triliun sampai Rp19,5 triliun per tahun," katanya.
Kenaikan harga yang dimulai pada pertengahan Juni ini membuat tekanan fiskal hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai separuh dari estimasi tahunan tersebut.
Achmad menegaskan solusi jangka pendek bukan sekadar menurunkan kembali harga secara reaktif, melainkan memperkuat ketepatan sasaran Pertalite melalui penguatan data kendaraan dan transaksi agar subsidi tidak justru dinikmati oleh kelompok mampu.
Pemerintah juga didorong untuk menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan jika efek kenaikan ini memicu inflasi di sektor lain. Komunikasi publik yang transparan sangat diperlukan untuk meyakinkan pasar bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi bukanlah alasan otomatis bagi kenaikan harga pangan nasional.
Strategi berlapis yang mencakup percepatan transportasi publik dan diversifikasi energi dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar agar ketergantungan terhadap BBM dapat dikurangi. Achmad menekankan soal kebijakan energi nasional saat ini tengah diuji kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan daya beli rakyat.
"Masalahnya bukan hanya apakah Pertamax naik hari ini, masalahnya adalah apakah negara mampu mencegah kenaikan itu berubah menjadi kebocoran subsidi besok," kata Achmad.
(Nur Ichsan Yuniarto)
