Pantau - ANTARA merangkum sejumlah perkembangan penting di bidang humaniora selama sepekan, mulai dari keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dorongan pembangunan berbasis sains di Jakarta, usulan kenaikan setoran awal haji, hingga imbauan menghindari praktik badal haji fiktif.
Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Berbasis Sains
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian, termasuk mempertimbangkan pelibatan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi.
Ia mengungkapkan, "Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan."
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penerima manfaat MBG harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengingatkan, "Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan."
Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyampaikan bahwa saat ini menjadi momentum penting untuk membangun Jakarta melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menyatakan, "Saatnya kita membangun Jakarta dengan sains dan teknologi. Itulah mengapa kami hadir di sini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), untuk melibatkan bukan hanya kementerian, tetapi seluruh pelaku sains dan teknologi, mulai dari dosen, peneliti, mahasiswa, industri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga masyarakat."
Usulan Setoran Haji dan Imbauan Waspada Badal Haji Fiktif
Badan Pengelola Keuangan Haji mengusulkan kenaikan setoran awal biaya pendaftaran haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta sebagai langkah untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji pada masa mendatang.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, "Di dalam Rencana Strategis (Renstra) kami, setoran awal itu seharusnya naik menjadi Rp35 juta."
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau masyarakat agar mewaspadai penawaran badal haji fiktif menyusul dugaan praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026.
Pembadal haji diwajibkan memenuhi ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, termasuk mengurus tasreh atau surat izin haji hingga memperoleh Kartu Nusuk, dengan biaya yang diperkirakan melebihi Rp25 juta.
Direktur Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menegaskan, “Karena itu, kalau ada penawaran badal haji dengan biaya Rp10 juta itu seperti akal-akalan. Nilainya tidak rasional.”
