Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah berhenti beroperasi sementara karena dana operasional belum cair. Kondisi itu membuat penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita terhenti. Di tengah situasi itu, sebagian orangtua penerima manfaat justru mengaku bersyukur program tersebut dihentikan sementara. Mengapa demikian?
Kabar mengenai berhentinya operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jawa Tengah mulai beredar dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu informasi itu diterima April (28), warga Kabupaten Purworejo, pekan lalu.
Awalnya, ibu dari bayi berusia 12 bulan itu mendapat informasi dari kader posyandu bahwa penyaluran MBG dihentikan sementara karena adanya persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SPPG. Setelah terhenti selama dua hari akibat masalah tersebut, penyaluran MBG sempat kembali berjalan pada Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Namun, mulai Rabu (10/6/2026), penyaluran MBG kembali dihentikan. Kali ini, alasannya karena dana operasional SPPG belum cair. Bukannya kecewa, April mengaku justru senang jika program tersebut dihentikan.
"Semoga MBG bisa dihentikan secara permanen supaya tidak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan. Kalaupun tidak dihentikan, sasaran penerimanya perlu dievaluasi. Mungkin lebih baik diberikan kepada anak yang terindikasi stunting atau berasal dari keluarga kurang mampu, tidak dipukul rata untuk semua," kata April, Sabtu (13/6/2026).
Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai dokter itu mengatakan, anaknya mulai menerima MBG pada April 2026. Pada awal pelaksanaan, MBG disalurkan setiap Senin hingga Sabtu. Belakangan, jadwalnya diubah menjadi Senin hingga Jumat.
Menurut April, menu MBG yang diterima anaknya selama ini tidak sesuai untuk bayi berusia di bawah satu tahun. Menu yang diberikan disebut serupa dengan menu MBG untuk pelajar, seperti nasi dan sayur tumis dengan bumbu yang cukup kuat.
Tak jarang pula anaknya menerima makanan berbahan dasar tepung. Selain tidak sesuai untuk bayi seusia anaknya, makanan tersebut juga dinilai kurang memenuhi kebutuhan gizi. Akibatnya, makanan itu kerap berakhir menjadi pakan ayam.
"Beberapa kali juga anak saya mendapat susu kotak yang pada kemasannya tertulis tidak boleh dikonsumsi anak berusia di bawah 12 bulan. Jadi serba mubazir," ujar April.
Hal serupa diungkapkan Alfia (29), warga Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dua balitanya menerima MBG sejak April 2026. Pada Sabtu (6/6/2026), Alfia mendapat informasi dari kader posyandu bahwa penyaluran MBG akan dihentikan mulai Senin (8/6/2026) hingga waktu yang belum ditentukan.
Menurut informasi yang diterimanya, SPPG berhenti beroperasi karena dana operasional belum cair. Sama seperti April, Alfia mengaku tidak kecewa. Ia justru merasa senang dengan penghentian sementara tersebut.
"Saya senang MBG disetop karena jadi tidak ada makanan yang terbuang. MBG dibagikan pagi hari dan harus segera dimakan. Sementara kami orangtua bekerja semua, anak-anak dititipkan di daycare dan baru pulang sore. Kalau dimakan sore, makanannya sudah basi," ujar Alfia.
Senada dengan April, Alfia juga menilai menu MBG yang diterima anak-anaknya kurang sesuai untuk balita. Selama ini ia tidak pernah memberikan makanan olahan tepung kepada anak-anaknya. Namun, menu semacam itu cukup sering ditemukan dalam paket MBG.
Anak-anaknya juga kerap mendapatkan lauk yang dianggap kurang sesuai, seperti telur asin. Karena kandungan garamnya tinggi, Alfia tidak berani memberikannya kepada anak-anaknya. Pada awalnya, telur asin tersebut dimakan oleh dirinya dan suaminya. Namun, kebiasaan itu kemudian dihentikan karena mereka khawatir terhadap dampaknya bagi kesehatan.
Beberapa kali anak-anak Alfia juga menerima telur rebus. Sayangnya, saat dibuka, telur tersebut sudah dalam kondisi basi sehingga terpaksa dibuang.
"Saran saya, program ini dihentikan saja. Kalau tetap dilanjutkan, mungkin skemanya bisa diubah menjadi bantuan tunai. Lumayan, Rp 15.000 per porsi. Dalam sebulan bisa mencapai Rp 450.000. Uangnya bisa digunakan untuk membeli makanan yang benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing anak," katanya.
Penghentian operasional SPPG yang berujung pada terhentinya penyaluran MBG juga terjadi di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Fitri (25), ibu dari salah satu penerima MBG balita di wilayah tersebut, mengatakan operasional SPPG berhenti sejak Senin karena masih menunggu proses administrasi pencairan dana.
Meski demikian, Fitri mengaku tidak khawatir. Selama ini, ia dan suaminya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak mereka yang berusia satu tahun secara mandiri.
Menurut Fitri, MBG yang diterima anaknya justru lebih sering dimakan dirinya atau sang suami. Pasalnya, banyak menu yang tidak sesuai untuk bayi, seperti tumisan, aci goreng, hingga ayam goreng tepung.
Kadang-kadang, Fitri juga menemukan makanan yang tidak layak konsumsi dalam paket MBG, seperti buah yang sudah busuk. Bahkan, SPPG yang menyalurkan makanan untuk anaknya pernah dikenai sanksi berupa penghentian operasional sementara akibat temuan tersebut. Namun, menurut Fitri, hal itu belum membuat pengelola melakukan perbaikan secara berarti.
"Saya tidak masalah kalau MBG berhenti total. Menurut saya, anggarannya lebih baik digunakan untuk program lain yang lebih bermanfaat," ujarnya.
Sementara itu, Abdul (32), orangtua penerima manfaat MBG balita di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, mengatakan penyaluran MBG untuk anaknya sempat terhenti pada Rabu (10/6/2026). Namun, ia tidak memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penyebab penghentian tersebut.
Abdul mengaku tidak keberatan jika anaknya tidak lagi menerima MBG. Namun, menurut dia, banyak orangtua di wilayahnya masih berharap program tersebut terus berjalan. Anak-anak penerima manfaat, termasuk anaknya, juga disebut menunggu pembagian MBG dengan antusias setiap hari.
Berbeda dengan pengalaman April, Alfia, dan Fitri, menu MBG yang diterima anak Abdul relatif jarang bermasalah. Menu yang disajikan dinilai cukup sesuai untuk anaknya yang berusia empat tahun. Meski demikian, sesekali masih terdapat makanan olahan berbahan dasar tepung. Jika mendapatkan menu seperti itu, Abdul memilih tidak memberikannya kepada anaknya.
"Anak saya juga cukup sering mendapat susu, tetapi susu aneka rasa yang kandungan gulanya tinggi. Untungnya dia tidak pernah meminumnya karena di rumah saya membiasakan anak minum susu plain tanpa tambahan gula," ujar Abdul.
Abdul berharap program MBG tetap berlanjut. Namun, ia menilai perlu ada evaluasi, terutama terkait kualitas menu makanan. Menurut dia, makanan yang disalurkan harus benar-benar memenuhi standar gizi dan disesuaikan dengan usia penerima manfaat.
Ia juga berharap pengawasan terhadap SPPG diperketat agar potensi pelanggaran dapat ditekan dan tujuan program untuk meningkatkan pemenuhan gizi kelompok rentan dapat tercapai.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan ada ratusan SPPG di wilayahnya yang berhenti beroperasi sementara. Menurut dia, kondisi itu dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari persoalan IPAL, keterlambatan pencairan dana operasional, hingga ketidaksesuaian menu MBG.
Yasin mengaku belum mengetahui kapan SPPG yang berhenti sementara tersebut dapat kembali menyalurkan MBG. Pemerintah daerah masih menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional.
"Kami masih menunggu. Saat ini masyarakat merasakan manfaat MBG dan berharap kualitas serta mutunya terus ditingkatkan," kata Yasin.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, mengatakan sekitar 400 unit SPPG sempat berhenti beroperasi karena menunggu proses administrasi pencairan dana. Namun, menurut dia, persoalan tersebut kini telah diselesaikan dan sebagian besar SPPG sudah kembali beroperasi.
"Proses administrasi memang membutuhkan waktu dan sekarang sudah diselesaikan. Selama ini yang terjadi kadang ada keterlambatan, tetapi langsung ditangani. Bisa jadi ada kepala SPPG yang belum melaporkan sisa dana yang dimiliki. Padahal itu harus dilaporkan," ujar Reza usai menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Selain persoalan pencairan dana, sekitar 300 unit SPPG juga sempat berhenti beroperasi karena kendala IPAL. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya telah melaporkan perbaikan sehingga dapat kembali beroperasi.
Terkait keluhan bahwa menu MBG tidak disesuaikan dengan usia penerima manfaat, Reza menegaskan hal itu tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, menu untuk balita dan pelajar harus dibedakan sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok.
Reza meminta masyarakat melapor jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai atau bermasalah. SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi.
"Kalau memang kami menemukan bukti pelanggaran, akan kami laporkan ke Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN. Sanksinya bisa berupa penghentian sementara operasional SPPG atau terhadap kepala SPPG yang bersangkutan," ujarnya.
Menurut Reza, setiap SPPG memiliki kewajiban melaporkan menu yang disusun oleh ahli gizi. Selain itu, waktu memasak hingga waktu distribusi makanan juga harus dilaporkan. Mekanisme tersebut dilakukan untuk mengontrol kualitas dan memastikan menu MBG yang disalurkan sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.
