JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan disetop.
Qodari mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda.
Baca juga: Mahasiswa Tuntut MBG Disetop, Pemerintah Janji Benahi Tata Kelolanya
Dia menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).
Qodari mengingatkan, dinamika pasti akan selalu ada dalam penerapan suatu program.
“Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.
Baca juga: Berbagai Peran Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi MBG
Hanya saja, Qodari menyampaikan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.
Ia memaparkan, Kepala BGN Nanik S Deyang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Bom Waktu Korupsi seperti MBG
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu," jelasnya.
Lebih jauh, Qodari mengklaim keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini dapat memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur.
Dia membeberkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Baca juga: Istana Jawab Tuntutan Demo: Klaim APBN Dihemat, Janji MBG Dievaluasi
Evaluasi tersebut mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” papar Qodari.
Baca juga: Anggota DPR Usul Pemerintah Manfaatkan Libur Sekolah untuk Evaluasi Tata Kelola MBG
Diketahui, penghentian program MBG menjadi salah satu fokus tuntutan utama saat BEM Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
