Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap intrik vendor pengadaan motor listrik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Vendor diduga menaikkan harga pengadaan secara signifikan, padahal motor listrik yang dipesan saat itu belum dirakit.
Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono selaku vendor pengadaan motor listrik melakukan penggelembungan harga dari pihak swasta. Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus tersebut.
"AM melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit motor listrik," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6).
Syarief membeberkan, markup diduga dilakukan dengan tujuan harga motor listrik itu mendekati pagu anggaran yang disiapkan BGN. Andri diduga telah mengatur harga perkiraan sendiri (HPS) dengan pihak BGN.
"Dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia," ujarnya.
Tak Penuhi Syarat VendorDiduga, perusahaan Andri belum memenuhi syarat sebagai vendor pengadaan motor listrik untuk SPPG atau dapur MBG. Sebab, PT YAT belum punya dealer dan bengkel aktif di Indonesia.
"PT YAT belum mempunyai dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan belum dimulai," ujarnya.
Anggaran pengadaan motor listrik oleh BGN itu sebesar Rp 1,1 triliun. Namun dia belum menguraikan berapa harga motor listrik per unit dan berapa nilai yang di-markup.
"Anggaran betul, sekitar Rp 1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markup-nya, itu sedang kami hitung secara pastinya. Kami bisa menyatakan itu ada markup karena pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) itu dilakukan secara melawan hukum," ujarnya.
"Sedang kami hitung untuk pastinya. Tapi sudah pasti kami pastikan bahwa harganya tidak wajar," sambungnya.
(dek/dek)
