Pantau - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan menuju ekonomi restoratif dalam dialog terbuka bersama mahasiswa Universitas Brawijaya bertema Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan di Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Dudung menyampaikan perubahan orientasi tersebut merupakan respons terhadap berbagai tantangan ketahanan pangan, krisis ekologi, dan pembangunan berkelanjutan yang dibahas bersama para mahasiswa.
Dialog Bahas Ekonomi Restoratif dan Ketahanan Pangan
Dudung mengapresiasi pertanyaan dan perspektif komprehensif dari mahasiswa mengenai krisis ekologi, transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045, regenerasi petani, komersialisasi riset, perusahaan rintisan, agroklimat, hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi pertanyaan Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan mengenai komitmen pemerintah mengubah pola ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi berbasis ekologi, Dudung menyatakan, “Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pemerintah melalui kementerian terkait tengah menjalankan program adaptasi iklim yang berfokus pada manajemen air, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi secara massal, serta pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
Menanggapi pertanyaan Naufal Syahfahlevie Samosir mengenai reliabilitas visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, Dudung menjelaskan adanya perbedaan antara konsep swasembada pangan dan swasembada beras.
Ia menegaskan cadangan beras di gudang Bulog bukan satu-satunya indikator swasembada karena juga berfungsi sebagai instrumen intervensi darurat negara.
Dudung juga membenarkan mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 40 tahun dan menilai modernisasi teknologi pertanian menjadi kunci agar sektor agraria kembali menarik bagi generasi muda.
Komersialisasi Riset dan Evaluasi Program MBG
Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem mengangkat persoalan kesenjangan antara kualitas riset akademik dengan realisasi komersialisasi di dunia industri karena banyak inovasi dinilai berhenti sebagai dokumen ilmiah atau proposal.
Menanggapi hal tersebut, Dudung menggunakan analogi bahwa di dunia militer pun ide terbaik tidak akan bermanfaat apabila hanya menjadi dokumen tanpa pelaksanaan nyata.
Ia mengidentifikasi lemahnya hilirisasi sumber daya manusia sebagai salah satu persoalan utama nasional dan menyatakan hasil diskusi akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan perumusan kebijakan agar investasi di pendidikan tinggi menghasilkan nilai ekonomi yang nyata.
Dalam pembahasan lain, Farhan Fariz Rizqullah menyoroti pentingnya penataan komoditas pertanian berdasarkan kondisi agroklimat serta mendorong optimalisasi produksi melalui sistem klaster zonasi daerah dan perluasan praktik urban farming di kota-kota besar.
Farhan juga mengkritisi implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum tepat sasaran dan mengusulkan pelibatan akademisi serta perguruan tinggi dalam pendampingan teknis program tersebut.
Menanggapi masukan itu, Dudung mengungkapkan pemerintah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis serta mengonfirmasi adanya perbedaan kualitas pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk ditemukannya kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” ujarnya.
Pemerintah menetapkan tiga fokus utama dalam penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis, yakni standardisasi mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kerentanan gizi tinggi serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dudung juga menyatakan pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan pada pelaksanaan program tersebut ke depan.
