JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya sedang melakukan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dony menekankan, perampingan jumlah perusahaan BUMN dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien.
Adapun pemangkasan BUMN dilakukan dari yang tadinya ada 1.077 entitas, menjadi sekitar 200-300 perusahaan saja.
Baca juga: DPR Kumpulkan Pimpinan Himbara hingga Danantara, Bahas Peluang Buyback Saham BUMN
Meski demikian, Dony mengklaim pemangkasan BUMN ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
Dony menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dikutip Minggu (14/6/2026).
Dony menjelaskan, proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian.
Dony menyebutkan, dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 20 triliun.
Danantara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.
“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp 2-3 triliun,” paparnya.
Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK.
Baca juga: PT DSI Jadi BUMN Khusus Ekspor, Anggota DPR Singgung China-Arab Sudah Punya Perusahaan Negara Duluan
Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.
“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun,” kata Dony.
