SEJAK awal, gagasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sudah problematik. Dimulai dari janji pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yang menawarkan program makan siang gratis untuk siswa sekolah dengan tujuan mencegah stunting.
Rencana itu saja sudah menunjukkan ketidaktepatan memahami isu stunting. Masalah stunting bukan sekadar kekurangan makan siang bagi anak sekolah, melainkan persoalan kronis yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, kualitas gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, sanitasi, kemiskinan, hingga layanan kesehatan dasar.
Terlepas bagaimana cara kerja pemenangan pasangan tersebut, gagasan itu berhasil menjadi agenda politik yang efektif secara elektoral.
Setelah memenangkan Pemilu 2024, konsep makan siang gratis berkembang menjadi MBG dengan cakupan yang lebih luas. Namun, perubahan istilah tidak serta-merta memperbaiki desain kebijakannya.
Sejak implementasi dimulai, berbagai persoalan bermunculan, mulai dari kebutuhan anggaran yang sangat besar, penyempitan ruang fiskal negara, keterlibatan kelompok bermodal besar dalam pengelolaan dapur MBG, hingga kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas fiskal negara.
Di saat yang sama, pelaksanaan program melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan modal besar sehingga membuka ruang keterlibatan kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik kuat.
Program sosial yang semula diproyeksikan sebagai investasi sumber daya manusia perlahan berkembang menjadi arena ekonomi-politik baru.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Bom Waktu Korupsi seperti MBG
Kekhawatiran tersebut menjadi nyata dengan kasus korupsi yang menyeret sejumlah mantan pimpinan BGN.
Kasus itu menunjukkan bahwa pengelolaan MBG tidak hanya menghadapi persoalan teknis distribusi dan pengawasan kualitas makanan, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan praktik rente.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan membangun ribuan dapur MBG belum tentu sejalan dengan terciptanya tata kelola publik yang transparan dan akuntabel.
Keberhasilan administratif pemerintah membangun puluhan ribu dapur dalam waktu singkat memang sering dipuji sebagai bukti kapasitas negara.
Namun, keberhasilan tersebut dibayangi persoalan kualitas distribusi, standar higienitas, keamanan pangan, dan tata kelola kelembagaan yang terus menjadi sorotan publik.
Statistik Negara dan Realitas LapanganDi tengah berbagai kritik dan keterbatasan fiskal, pemerintah kemudian mulai menggeser orientasi MBG ke arah penanganan stunting dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan keluarga rentan.
Secara konseptual langkah ini lebih tepat dibanding gagasan awal yang berfokus pada siswa sekolah.
