Pantau - Rusia menyatakan akan mengambil langkah balasan yang tegas apabila terjadi tindakan terhadap properti diplomatiknya di Polandia, termasuk gedung bekas Konsulat Jenderal Rusia di Gdansk, di tengah potensi sengketa mengenai kepemilikan dan penggunaan bangunan tersebut.
Rusia Tegaskan Sikap atas Properti Diplomatik
Direktur Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Klimov, menyampaikan peringatan itu dalam wawancara dengan RIA Novosti terkait perkembangan status gedung bekas Konsulat Jenderal Rusia di Gdansk.
Ia mengungkapkan, “Retorika Polandia mengenai klaim atas properti diplomatik Rusia sudah sangat dikenal. Jika ada tindakan terhadap properti Rusia di Polandia, termasuk gedung Konsulat Jenderal Rusia di Gdansk, pihak Rusia akan terpaksa mengambil langkah balasan yang cukup menyakitkan.”
Klimov menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia meyakini otoritas Polandia memahami konsekuensi yang dapat timbul apabila tindakan terhadap properti tersebut benar-benar dilakukan.
Menurut Klimov, pernyataan sejumlah pejabat di Gdansk kemungkinan lebih ditujukan untuk kepentingan politik lokal di kota tersebut.
Sengketa Gedung Bekas Konsulat di Gdansk
Konsulat Jenderal Rusia di Gdansk menghentikan operasinya pada Desember tahun lalu berdasarkan keputusan pemerintah Polandia.
Sebelumnya, Kuasa Usaha Rusia di Polandia, Andrey Ordash, menjelaskan bahwa gedung konsulat merupakan properti milik negara Rusia yang diberikan untuk digunakan tanpa batas waktu dan tanpa biaya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Gdansk, Emilia Lodzinska, menyatakan bahwa Rusia akan diminta menyerahkan gedung tersebut kepada pihak Polandia.
Apabila Rusia menolak menyerahkan bangunan itu, pemerintah kota Gdansk disebut akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.
Klimov juga menegaskan bahwa kehadiran konsuler Rusia di Gdansk memiliki sejarah panjang sejak era Tsar Peter Agung.
Ia menyatakan, “Rusia telah memiliki properti di kota ini jauh sebelum, setelah Perang Dunia II, wilayah tersebut menjadi bagian dari negara Polandia yang lahir kembali dengan bantuan Uni Soviet dan berdasarkan keputusan kepemimpinan Soviet.”
