Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) gula yang disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.
"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim, ya. Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)," kata Hanif ditemui ANTARA dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur sehingga keputusan dapat dihasilkan secara terukur.
Meski demikian, Hanif belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula tersebut karena pembahasannya masih dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik, sehingga seluruh substansi usulan dapat dibahas secara utuh dan komprehensif terlebih dahulu.
"Kita tidak bisa (hanya) dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ucapnya singkat.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.
"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).
Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.
Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.
APTRI juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui HET di tingkat konsumen, melainkan menyesuaikan harga pasar.
Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.
Menurut asosiasi itu, jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.
Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.
APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.
Baca juga: Wamenko Pangan: Gula masuk bantuan pangan akan dikaji
Baca juga: Komisi VI DPR dorong pabrik gula maksimalkan penyerapan tebu petani
Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.
"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim, ya. Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)," kata Hanif ditemui ANTARA dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur sehingga keputusan dapat dihasilkan secara terukur.
Meski demikian, Hanif belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula tersebut karena pembahasannya masih dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik, sehingga seluruh substansi usulan dapat dibahas secara utuh dan komprehensif terlebih dahulu.
"Kita tidak bisa (hanya) dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ucapnya singkat.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.
"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).
Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.
Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.
APTRI juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui HET di tingkat konsumen, melainkan menyesuaikan harga pasar.
Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.
Menurut asosiasi itu, jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.
Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.
APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.
Baca juga: Wamenko Pangan: Gula masuk bantuan pangan akan dikaji
Baca juga: Komisi VI DPR dorong pabrik gula maksimalkan penyerapan tebu petani
